Radarlambar.bacakoran.co - Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, mengungkapkan bahwa keanggotaan NATO bagi wilayah yang dikuasai Kyiv dapat menjadi kunci untuk mengakhiri konflik bersenjata di negaranya. Meski begitu, ia menegaskan bahwa tawaran tersebut harus mencakup seluruh wilayah Ukraina yang diakui secara internasional.
Sampai sekarang sekitar 20 persen wilayah Ukraina berada di bawah kendali Rusia. Dalam wawancaranya dengan Sky News pada Jumat (29/11), Zelenskyy menyatakan kesiapannya menunda upaya merebut kembali wilayah tersebut jika aliansi dengan NATO dapat memberikan jaminan keamanan nasional.
“Untuk menghentikan tahap panas perang, wilayah Ukraina yang ada saat ini harus segera dimasukkan ke dalam perlindungan NATO,” ujar Zelenskyy, seperti dilaporkan DW. Ia menambahkan bahwa pemulihan wilayah lainnya dapat dilakukan secara diplomatis di masa depan.
Zelenskyy juga menekankan pentingnya undangan NATO mencakup seluruh wilayah Ukraina. “Anda tidak bisa mengundang hanya sebagian dari negara kami. Tawaran itu harus mencakup perbatasan yang diakui secara internasional,” katanya.
Kendala Keanggotaan Ukraina di NATO
Meski keanggotaan NATO menjadi bagian dari rencana strategis Zelenskyy untuk memperkuat posisi Ukraina dalam negosiasi dengan Rusia, sejumlah negara besar seperti Amerika Serikat dan Jerman tetap keberatan dengan langkah cepat untuk menerima Ukraina sebagai anggota.
Dalam pertemuan NATO yang digelar minggu depan di Brussel, Belgia, para menteri luar negeri negara anggota akan membahas berbagai isu, termasuk dukungan militer untuk Ukraina.
Donald Trump dan Konflik Ukraina-Rusia
Pernyataan Zelenskyy datang di tengah persiapan pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada Januari 2025. Trump sebelumnya berjanji akan mengakhiri konflik Ukraina-Rusia dalam waktu singkat, tetapi detail rencananya masih belum terungkap.
Presiden terpikih AS Trump menunjuk Keith Kellogg sebagai utusan khususnya ke Ukraina dan Rusia. Kellogg, mantan jenderal, pernah menyatakan bahwa penyelesaian konflik memerlukan kepemimpinan tegas dan pendekatan pragmatis yang mengutamakan kepentingan nasional. (*)