Radarlambarbacakoran.co -Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) saat ini tengah memfokuskan upaya mereka untuk menyelesaikan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024.
Menurut Menteri PANRB, Rini Widyantini, proses seleksi CPNS 2024 dan PPPK masih berjalan dan belum sepenuhnya selesai. Oleh karena itu, ia meminta agar diberi waktu lebih untuk menyelesaikan kedua proses seleksi tersebut sebelum mempertimbangkan kemungkinan pembukaan seleksi CPNS untuk tahun 2025.
Rini juga mengungkapkan bahwa salah satu prioritas penting bagi pemerintah adalah menyelesaikan permasalahan pegawai non-ASN atau honorer melalui jalur seleksi PPPK 2024. Hal ini sudah disampaikan dan disepakati dalam komitmen bersama dengan Komisi II DPR, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah honorer pada tahun ini.
Di sisi lain, pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryomo Dwi Putranto, sebelumnya menjelaskan bahwa kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tahun 2024 mencapai 247.487 formasi. Formasi ini terbagi antara instansi pusat dan daerah, dengan 54 persen di antaranya dialokasikan untuk instansi daerah dan 46 persen untuk instansi pusat. Seleksi kompetensi dasar untuk CPNS 2024 akan dilaksanakan di 339 titik lokasi di seluruh Indonesia.
Proses seleksi ini mengedepankan prinsip merit, yang menekankan pada objektivitas dan transparansi dalam penilaian. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hanya individu yang memiliki kompetensi terbaik yang berhasil lolos seleksi, tanpa terpengaruh oleh latar belakang atau faktor subjektif lainnya. Dengan begitu, diharapkan seleksi ini dapat menghasilkan ASN yang berkualitas dan profesional untuk mendukung pemerintahan yang lebih efisien dan efektif.
Penyelesaian seleksi CPNS dan PPPK 2024 menjadi tantangan besar bagi pemerintah, mengingat jumlah formasi yang sangat banyak dan pentingnya pelaksanaan seleksi yang adil dan terbuka. Namun, dengan komitmen kuat dari KemenPANRB dan BKN, diharapkan proses ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan ASN yang berkualitas demi kemajuan birokrasi Indonesia. (*)