Radarlambar.Bacakoran.co — Wacana yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto tentang penghapusan pilkada langsung dan menggantinya dengan pemilihan melalui DPRD mendapatkan beragam tanggapan dari berbagai pihak, termasuk partai politik, pemerintah, hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Mayoritas partai politik menyatakan mendukung gagasan tersebut, dengan alasan bahwa pilkada langsung memiliki biaya politik yang tinggi dan dinilai kurang efisien. Prabowo mencontohkan beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang dinilainya lebih efektif menggunakan sistem ini.
Pandangan PDIP: Evaluasi dan Diskusi Mendalam Diperlukan
Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo, meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan terkait usulan tersebut. Ia menilai perlu ada diskusi yang melibatkan pemangku kepentingan untuk mengkaji lebih dalam.
Menurutnya, pilkada langsung muncul sebagai solusi atas problem pemilihan kepala daerah melalui DPRD di masa lalu, yang kerap disertai jual beli suara. Ganjar menegaskan, apa pun sistem yang digunakan, integritas para pihak yang terlibat harus tetap menjadi prioritas.
PKS: Pilkada Langsung Memecah Belah Masyarakat
Ketua Dewan Penasihat PKS, Tifatul Sembiring, secara pribadi mendukung wacana tersebut. Ia menilai pilkada langsung tidak hanya mahal tetapi juga berpotensi memecah belah masyarakat.
PKB: Pemilihan oleh DPRD untuk Efisiensi Anggaran
Ketua Harian DPP PKB, Ais Syafiah Ashar, menyatakan partainya telah lama mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Ia menilai anggaran pilkada langsung dapat dialihkan untuk program pembangunan yang lebih bermanfaat. Meski demikian, ia mengingatkan perlunya kajian mendalam untuk mengantisipasi potensi politik uang di tingkat DPRD.