Radarlambar.bacakoran.co – Pemerintah Arab Saudi memberikan tanggapan terkait kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza.
Dalam pernyataan resminya, kerajaan tersebut menyambut baik perjanjian tersebut dan kembali menegaskan seruannya agar Israel mengakhiri pendudukannya di wilayah Palestina.
Sejak pecahnya konflik pada Oktober 2023, Arab Saudi menghentikan proses negosiasi terkait normalisasi hubungan dengan Israel.
Kerajaan tersebut terus menekankan pentingnya pembentukan negara Palestina sebagai solusi damai yang berkelanjutan.
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menegaskan bahwa perjanjian gencatan senjata harus dipatuhi semua pihak. "Kerajaan menekankan perlunya penghentian agresi Israel di Gaza serta penarikan penuh pasukan pendudukan dari seluruh wilayah Palestina dan Arab lainnya," demikian pernyataan resmi yang dikutip dari AFP, Kamis (16/1/2025).
Arab Saudi juga menegaskan hak para pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah mereka, sebuah isu yang terus menjadi perdebatan dalam berbagai perundingan damai Timur Tengah.
Kesepakatan gencatan senjata ini diumumkan oleh mediator Qatar pada Rabu lalu. Perjanjian ini mencakup penghentian sementara pertempuran mulai Minggu, 19 Januari, yang bertepatan dengan proses pertukaran sandera dan tahanan antara kedua pihak.
Arab Saudi sebelumnya telah menggelar pertemuan gabungan Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada November lalu, yang menuduh Israel melakukan "genosida" di Gaza.
Selain itu, pada Juni mendatang, Arab Saudi bersama Prancis akan menjadi tuan rumah konferensi yang membahas pembentukan negara Palestina.
Kesepakatan ini juga berlangsung sehari sebelum pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, pada 20 Januari. Trump telah memperingatkan bahwa jika perdamaian tidak tercapai, situasi dapat semakin memburuk.
Sebelumnya, pada masa pemerintahan pertamanya pada 2018, Trump mendorong negara-negara Arab dan Muslim untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel melalui Abraham Accords. (*)