Radarlambar.bacakoran.co - Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Dedek Prayudi, menegaskan bahwa pembiayaan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan dana yang telah dialokasikan oleh pemerintah, dan tidak mengurangi anggaran untuk program lainnya. Dedek menekankan bahwa program tersebut tidak akan mengorbankan program lainnya.
"Sebenarnya tidak seperti itu. Jangan sampai dipahami bahwa MBG ini mengurangi anggaran untuk program lain," ujarnya di Bandung, Jawa Barat, Sabtu 18 Januari 2025 kemarin.
Dedek menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah fokus pada perubahan prioritas dalam program-programnya. Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, anggaran sebagian besar difokuskan untuk pembangunan infrastruktur besar-besaran. Sedangkan pada pemerintahan Prabowo, perhatian lebih diberikan pada pembangunan sumber daya manusia (SDM), dengan program-program seperti MBG yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun dan program pemeriksaan kesehatan gratis yang anggarannya mencapai Rp4,7 triliun.
Pemerintah juga berencana melaksanakan pemeriksaan TBC secara gratis di luar pemeriksaan kesehatan tahunan, dengan anggaran sekitar Rp8 triliun. Selain itu, upaya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur kesehatan, termasuk rumah sakit dan puskesmas, juga akan dilakukan dengan anggaran Rp15 triliun.
Menurut Dedek, tidak ada anggaran MBG yang mengurangi anggaran lain. Sebaliknya, anggaran yang sebelumnya lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, kini sebagian dialihkan untuk fokus pada pembangunan manusia. Infrastruktur tetap akan dibangun, tapi peran sektor swasta akan lebih diperkuat.
Dedek juga menyebutkan bahwa salah satu sektor yang mengalami penurunan anggaran adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Menurutnya, hal tersebut adalah hal yang wajar karena saat ini pemerintah berupaya melibatkan sektor swasta dalam pembiayaan pembangunan IKN.
"Ini adalah bagian dari strategi untuk mengajak sektor swasta, terutama investor asing, untuk turut serta dalam pembangunan IKN. Sesuai dengan ketentuan, anggaran APBN untuk IKN memiliki batas tertentu, dan ketika batas tersebut tercapai, sektor swasta akan berperan lebih besar dalam pendanaan," tambah Dedek.
Dengan demikian, pemerintah mengalihkan sebagian fokus anggaran, namun memastikan bahwa pembangunan tetap berjalan tanpa mengurangi kualitas program lainnya.(*)
Kategori :