Pemerintah Kuba secara tegas menolak keputusan Trump. Presiden Kuba, Miguel Díaz-Canel, melalui media sosial X, mengecam kebijakan tersebut sebagai “tindakan brutal.” Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodríguez, juga mengkritik keputusan AS dengan menyebut bahwa Guantanamo merupakan wilayah Kuba yang diduduki secara ilegal oleh AS.
Hubungan AS-Kuba mengenai Teluk Guantanamo telah berlangsung selama lebih dari satu abad. AS memperoleh hak menyewa wilayah tersebut setelah Perang Spanyol-Amerika pada 1898. Sejak itu, Kuba secara konsisten menentang keberadaan pangkalan tersebut dan menolak pembayaran sewa tahunan dari AS, yang hingga kini bersifat simbolis.
Masa Depan Fasilitas Guantanamo
Belum jelas berapa biaya yang akan dibutuhkan untuk pembangunan fasilitas penahanan migran ini. Trump dikabarkan akan meminta Kongres untuk menyetujui pendanaan sebagai bagian dari rancangan undang-undang pengeluaran yang tengah disusun oleh Partai Republik.
Kebijakan ini semakin menambah perdebatan seputar kebijakan imigrasi AS, terutama menjelang pemilihan presiden berikutnya. Dengan berbagai kritik yang muncul, apakah ekspansi fasilitas Guantanamo ini akan benar-benar terwujud? Ataukah kebijakan ini akan menemui tantangan hukum dan politik yang sulit diatasi?(*)