Radarlambar.bacakoran.co - Cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan semua peserta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menerima manfaat penuh hingga akhir 2025 dinilai sulit tercapai.
Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, menyatakan bahwa untuk mencapainya, pemerintah memerlukan anggaran yang sangat besar, bahkan anggaran tambahan yang mencapai Rp100 triliun pun belum cukup untuk menjangkau seluruh penerima manfaat yang diperkirakan berjumlah 82,9 juta orang.
Eko mengingatkan bahwa tanpa penambahan anggaran yang signifikan, target untuk mencakup seluruh peserta MBG hingga akhir 2025 akan sulit direalisasikan. Tanpa adanya penyesuaian anggaran yang cukup besar, target tersebut akan tetap sulit dicapai, ujarnya kepada Bisnis pada Kamis (6/2/2025).
Meskipun ada upaya untuk menambah anggaran, Eko tetap menganggap tambahan anggaran Rp100 triliun yang disarankan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pada Januari 2025 belum memadai untuk mencakup semua peserta.
Eko juga menekankan bahwa keberhasilan program MBG sangat bergantung pada kesiapan anggaran dan kemampuan pemerintah untuk mengatur distribusi manfaat secara tepat sasaran. Dengan anggaran yang ada saat ini, yang diperkirakan hanya sebesar Rp71 triliun, jangkauan program MBG masih terbatas, tambahnya. Dia juga menyarankan agar pemanfaatan MBG dilakukan secara selektif, dengan memberi prioritas kepada sekolah-sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga miskin atau yang berada di daerah-daerah tertinggal.
Dalam hal ini, Eko mengusulkan agar penerima manfaat program MBG lebih difokuskan kepada siswa dari keluarga miskin, yang memiliki tingkat kerawanan gizi lebih tinggi dan akses terbatas terhadap fasilitas belajar yang memadai. Anak-anak dari keluarga miskin lebih rentan terhadap masalah gizi dan pendidikan, sehingga mereka harus menjadi prioritas utama, jelas Eko.
Selain itu, Eko juga menyoroti masalah pemangkasan anggaran di beberapa kementerian/lembaga yang mendukung pelaksanaan MBG. Dalam hal ini, Eko mengingatkan agar alokasi anggaran tidak hanya difokuskan pada MBG saja, tetapi juga untuk sektor-sektor penting lainnya, seperti penciptaan lapangan kerja. Menurutnya, pengalokasian anggaran untuk MBG harus dilakukan secara bijaksana, mengingat kebutuhan akan pembangunan ekonomi dan penyediaan pekerjaan juga tidak kalah penting.
Kritik Eko terhadap pemangkasan anggaran ini merujuk pada kebijakan Kementerian Keuangan yang mencatatkan pengurangan belanja pada 16 item di kementerian/lembaga dalam surat nomor S-37/MK.02/2025. Beberapa item yang mengalami efisiensi terbesar meliputi pengurangan belanja alat tulis kantor (ATK) hingga 90%, percetakan dan souvenir 75,9%, serta kegiatan seremonial yang dipangkas 56,9%. Dengan pemangkasan anggaran tersebut, setiap kementerian/lembaga diharuskan untuk melakukan revisi anggaran dan menyesuaikan dengan alokasi yang baru.
Sejak dimulai pada 6 Januari 2025, program MBG yang menjadi prioritas utama Presiden Prabowo telah berjalan selama sebulan. Namun, program ini masih belum menjangkau seluruh sekolah yang seharusnya mendapatkan manfaat dari MBG. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan yang menyebabkan beberapa sekolah belum bisa menerima manfaat tersebut. Meskipun demikian, Dadan meyakinkan bahwa masalah tersebut hanya bersifat sementara dan terkait dengan waktu serta kesiapan distribusi. Sekolah yang belum menerima manfaat MBG hanya tinggal masalah waktu, ungkap Dadan.
Dadan juga menekankan bahwa selain anggaran, dua faktor penting lainnya dalam pelaksanaan program MBG adalah sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur. Menurutnya, meskipun anggaran sudah tersedia, tantangan berikutnya adalah bagaimana mempercepat penguatan SDM dan penyelesaian infrastruktur yang mendukung pelaksanaan program ini. Untuk itu, Dadan meminta agar semua pihak yang terlibat dapat bersabar, karena persiapan dan distribusi program sedang berjalan.
Meski Prabowo Subianto memiliki tekad kuat untuk memastikan seluruh peserta menerima manfaat MBG pada 2025, faktor-faktor seperti anggaran, pemilihan sasaran yang tepat, dan kesiapan SDM serta infrastruktur tetap menjadi tantangan besar yang harus dihadapi. Pemerintah perlu memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efisien dan tepat sasaran, serta mengatur distribusi manfaat MBG dengan selektif untuk memaksimalkan dampaknya. *