RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO - Beberapa waktu terakhir, media sosial ramai dengan ajakan untuk memindahkan dana dari bank-bank BUMN ke bank swasta.
Pemindahan dana ini terkait dengan rencana pengelolaan bank BUMN yang akan dialihkan ke Danantara.
Isu pemindahan dana ini dipicu oleh adanya kekhawatiran masyarakat terhadap Danantara, dengan anggapan bahwa badan pengelola ini tidak akan mampu menjalankan tugasnya secara profesional.
Kekhawatiran tersebut timbul karena Danantara akan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam UU BUMN, di mana salah satu pasalnya menyatakan bahwa Danantara tidak dapat diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebagai gantinya, laporan keuangan Danantara hanya akan diaudit oleh akuntan publik. Sementara itu, BPK dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hanya bisa melakukan audit jika diminta oleh DPR.
Pengaruh Penarikan Dana Massal pada Bank BUMN yang Dikelola oleh Danantara
Danantara, yang bertugas mengelola dana kekayaan dan investasi negara, akan mengawasi sejumlah bank BUMN, termasuk Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Ketiga bank ini dipilih karena merupakan aset penting yang menguntungkan dan memiliki nilai strategis.
Penarikan dana secara besar-besaran dari bank BUMN ke bank swasta dapat memiliki dampak yang signifikan bagi stabilitas keuangan bank BUMN.
Jika penarikan dilakukan secara masif dalam waktu singkat, bisa saja menyebabkan kekurangan likuiditas di bank-bank tersebut, bahkan bisa mengarah pada kebangkrutan meski kondisi keuangan mereka sehat.
Hal ini disebabkan oleh tidak cukupnya uang tunai yang tersedia untuk memenuhi permintaan nasabah, yang akhirnya merusak sistem keuangan bank tersebut.
Selain itu, penarikan dana dalam jumlah besar juga dapat berdampak negatif pada perekonomian, salah satunya memicu inflasi.
Hal ini terjadi karena gangguan dalam distribusi uang tunai, yang dapat mengurangi nilai mata uang serta menaikkan biaya produksi dan distribusi.