Beberapa anggota DPR juga menyoroti potensi kerugian negara akibat pembangunan dan pembongkaran pagar laut. Johan Rosihan, anggota Komisi IV dari Fraksi PKS, menegaskan bahwa KKP seharusnya melapor ke aparat penegak hukum terkait pelanggaran ini.
Johan juga menegaskan, ada potensi kerugian negara karena pemerintah mengeluarkan biaya untuk membongkar pagar laut itu. sehingga ia juga mempertanyakan apakah dana pembangunan berasal dari kas desa atau sumber lain yang tidak sah.
KKP Akan Terus Berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum
Menanggapi berbagai desakan tersebut, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa KKP telah melimpahkan kasus ini kepada Bareskrim Polri. Ia juga memastikan kementeriannya akan terus mendukung penyelidikan dengan memberikan informasi dan kesaksian ahli.
Karena itu lanjutnya, Penyidik dari Bareskrim telah terlibat dalam proses investigasi bersama Kementerian terkait. bahkan, pihaknya telah melimpahkan kasus itu dan akan terus membantu aparat penegak hukum.(*)