21. Vanuatu
22. Zimbabwe
Proses Evaluasi dan Pertimbangan Diplomatik
Pejabat-pejabat terkait, termasuk diplomat AS dan badan keamanan lainnya, telah meninjau rancangan daftar negara yang terkena pembatasan ini.
Mereka mempertimbangkan dampaknya terhadap hubungan diplomatik dan kerjasama internasional antara AS dan negara-negara tersebut.
Meskipun daftar ini sudah diumumkan, kebijakan ini belum mendapatkan persetujuan penuh dari pemerintah, dan masih bisa mengalami perubahan.
Sebagai contoh, Menteri Luar Negeri Marco Rubio belum memberikan persetujuan resmi terhadap daftar tersebut.
Pengaruh terhadap Kebijakan Luar Negeri AS
Kebijakan pembatasan ini mengikuti janji Trump selama kampanye pemilu, yang ingin mengembalikan kebijakan pembatasan perjalanan yang sebelumnya dibatalkan oleh mantan Presiden Joe Biden.
Trump sebelumnya telah melarang warga dari negara-negara tertentu seperti Iran, Libya, Korea Utara, Somalia, Suriah, Venezuela, dan Yaman untuk memasuki AS.
Kebijakan ini mendapat kritik tajam dari berbagai pihak yang menilai bahwa langkah ini tidak sesuai dengan prinsip inklusivitas yang dijunjung tinggi oleh AS.
Namun, saat Joe Biden terpilih sebagai Presiden pada tahun 2021, ia mencabut kebijakan tersebut karena dianggap merugikan dan tidak mencerminkan nilai-nilai negara.
Masa Depan Kebijakan Imigrasi