Daftar 43 Negara yang Warganya Akan Dilarang Masuk ke AS di Bawah Kebijakan Trump

Reporter: Lusiana Purba |

Editor: Budi Setiawan |

Minggu , 16 Mar 2025 - 16:26

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. - Foto Net--

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO – Pemerintah Amerika Serikat yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump berencana memberlakukan pembatasan perjalanan terhadap warga dari 43 negara, yang akan dilarang atau dibatasi untuk masuk ke AS.

Kebijakan ini merupakan lanjutan dari langkah-langkah serupa yang sudah diterapkan oleh Trump pada masa pemerintahan pertamanya.

Pembatasan perjalanan ini diumumkan pada 15 Maret 2025, yang mengungkapkan bahwa kebijakan ini diberlakukan mulai 20 Januari 2025 untuk memperketat pemeriksaan keamanan bagi setiap individu asing yang ingin memasuki negara tersebut.

Kebijakan untuk Keamanan Nasional

Menurut pejabat pemerintah, kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat keamanan nasional dengan memastikan bahwa setiap orang yang masuk ke AS telah melalui prosedur penyaringan yang ketat.

Para pejabat juga menekankan bahwa kebijakan ini adalah langkah preventif untuk melindungi warga negara AS dari potensi ancaman.

Pemerintah AS memberi tenggat waktu hingga 21 Maret 2025 bagi para pejabat untuk menyerahkan daftar negara yang akan terkena pembatasan.

Negara-negara yang tidak memiliki sistem pemeriksaan yang cukup akan terkena larangan untuk mencegah risiko terhadap keamanan.

Daftar Negara yang Akan Dibatasi

Menurut informasi yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri AS pada 14 Maret 2025, negara-negara yang terkena pembatasan perjalanan dibagi menjadi tiga kategori: merah, oranye, dan kuning.

Setiap kategori memiliki tingkat larangan yang berbeda, dengan kebijakan yang memengaruhi visa imigran, turis, dan pelajar.

daftar 43 negara yang warganya akan dilarang masuk ke as di bawah kebijakan trump                            radarlambar.bacakoran.co – pemerintah amerika serikat yang dipimpin oleh presiden donald trump berencana memberlakukan pembatasan perjalanan terhadap warga dari 43 negara, yang akan dilarang atau dibatasi untuk masuk ke as. 
kebijakan ini merupakan lanjutan dari langkah-langkah serupa yang sudah diterapkan oleh trump pada masa pemerintahan pertamanya.
pembatasan perjalanan ini diumumkan pada 15 maret 2025, yang mengungkapkan bahwa kebijakan ini diberlakukan mulai 20 januari 2025 untuk memperketat pemeriksaan keamanan bagi setiap individu asing yang ingin memasuki negara tersebut.
 
kebijakan untuk keamanan nasional
menurut pejabat pemerintah, kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat keamanan nasional dengan memastikan bahwa setiap orang yang masuk ke as telah melalui prosedur penyaringan yang ketat. 
para pejabat juga menekankan bahwa kebijakan ini adalah langkah preventif untuk melindungi warga negara as dari potensi ancaman.
pemerintah as memberi tenggat waktu hingga 21 maret 2025 bagi para pejabat untuk menyerahkan daftar negara yang akan terkena pembatasan. 
negara-negara yang tidak memiliki sistem pemeriksaan yang cukup akan terkena larangan untuk mencegah risiko terhadap keamanan.
 
daftar negara yang akan dibatasi
menurut informasi yang diterbitkan oleh departemen luar negeri as pada 14 maret 2025, negara-negara yang terkena pembatasan perjalanan dibagi menjadi tiga kategori: merah, oranye, dan kuning. 
setiap kategori memiliki tingkat larangan yang berbeda, dengan kebijakan yang memengaruhi visa imigran, turis, dan pelajar.
 
a. kategori merah
warga negara dari negara-negara dalam kategori ini akan sepenuhnya dilarang untuk memasuki amerika serikat. negara-negara dalam kategori ini termasuk:
1. yaman
2. afghanistan
3. bhutan
4. kuba
5. iran
6. libya
7. korea utara
8. somalia
9. sudan
10. suriah
11. venezuela
 
b. kategori oranye
warga negara dari negara-negara dalam kategori ini akan mengalami pembatasan perjalanan untuk visa imigran, turis, dan pelajar, meskipun ada pengecualian untuk urusan bisnis. negara-negara yang masuk dalam kategori ini adalah:
1. belarus
2. eritrea
3. haiti
4. laos
5. myanmar
6. pakistan
7. rusia
8. sierra leone
9. sudan selatan
10. turkmenistan
 
c. kategori kuning
negara-negara yang masuk dalam kategori kuning diberi waktu 60 hari untuk memperbaiki masalah terkait pemeriksaan keamanan, atau mereka akan dipindahkan ke kategori yang lebih ketat. negara-negara dalam kategori kuning adalah:
1. angola
2. antigua dan barbuda
3. benin
4. burkina faso
5. kamboja
6. kamerun
7. tanjung verde
8. chad
9. republik kongo
10. dem. republik kongo
11. dominika
12. guinea khatulistiwa
13. gambia
14. liberia
15. malawi
16. mali
17. mauritania
18. st. kitts dan nevis
19. st. lucia
20. são tomé dan príncipe
21. vanuatu
22. zimbabwe
 
proses evaluasi dan pertimbangan diplomatik
pejabat-pejabat terkait, termasuk diplomat as dan badan keamanan lainnya, telah meninjau rancangan daftar negara yang terkena pembatasan ini. 
mereka mempertimbangkan dampaknya terhadap hubungan diplomatik dan kerjasama internasional antara as dan negara-negara tersebut.
meskipun daftar ini sudah diumumkan, kebijakan ini belum mendapatkan persetujuan penuh dari pemerintah, dan masih bisa mengalami perubahan. 
sebagai contoh, menteri luar negeri marco rubio belum memberikan persetujuan resmi terhadap daftar tersebut.
 
pengaruh terhadap kebijakan luar negeri as
kebijakan pembatasan ini mengikuti janji trump selama kampanye pemilu, yang ingin mengembalikan kebijakan pembatasan perjalanan yang sebelumnya dibatalkan oleh mantan presiden joe biden. 
trump sebelumnya telah melarang warga dari negara-negara tertentu seperti iran, libya, korea utara, somalia, suriah, venezuela, dan yaman untuk memasuki as. 
kebijakan ini mendapat kritik tajam dari berbagai pihak yang menilai bahwa langkah ini tidak sesuai dengan prinsip inklusivitas yang dijunjung tinggi oleh as.
namun, saat joe biden terpilih sebagai presiden pada tahun 2021, ia mencabut kebijakan tersebut karena dianggap merugikan dan tidak mencerminkan nilai-nilai negara.
 
masa depan kebijakan imigrasi
meskipun kontroversial, kebijakan ini menunjukkan bahwa trump berkomitmen untuk memperketat kebijakan imigrasi as. 
hal ini akan terus mempengaruhi hubungan luar negeri as, terutama dengan negara-negara yang ada dalam daftar pembatasan ini. 
kebijakan ini juga menjadi topik penting yang akan terus dipantau oleh berbagai pihak dalam diplomasi internasional. (*)