AIRHITAM – Kelangkaan Liquid Petroleum Gas (LPG/Elpiji) ukuran 3 kilogram, seperti di Pekon Sumberalam, Kecamatan Airhitam, Kabupaten Lampung Barat (Lambar) semakin meresahkan warga. Selain sulit didapatkan, harga gas tersebut juga mengalami lonjakan tajam yang jauh melebihi ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Situasi ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, yang selama ini sangat bergantung pada gas elpiji bersubsidi untuk kebutuhan sehari-hari. Menanggapi keluhan warganya, Pemerintah Pekon Sumberalam kini mulai mencurigai adanya permainan dalam distribusi gas subsidi tersebut.
Peratin Pekon Sumberalam, Husain, dengan tegas menyatakan bahwa seharusnya tidak ada alasan bagi warganya kesulitan mendapatkan gas elpiji. Sebagai pekon yang menjadi pusat perekonomian di Kecamatan Airhitam, Pekon Sumberalam memiliki empat pangkalan pengecer resmi yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan gas elpiji subsidi bagi seluruh warga.
"Di Pekon Sumberalam, kami sudah memiliki empat pengecer resmi yang bertugas melayani kebutuhan gas elpiji subsidi. Tidak seharusnya ada kelangkaan gas di sini. Kami sudah memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendistribusikan gas ini ke warga," ujarnya.
Namun, kenyataan di lapangan berbeda. Warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas elpiji 3 kg, dan ketika ada, harga yang dibanderol jauh lebih tinggi dari harga yang ditetapkan pemerintah.
"Jika gas elpiji memang langka atau sulit diperoleh, kami akan mempertanyakan ke mana saja pasokan gas itu disalurkan. Para pengecer resmi ini sudah diberikan izin berdasarkan data warga, seperti nama dan nomor KTP, yang seharusnya digunakan untuk merencanakan dan mendistribusikan gas subsidi sesuai dengan kebutuhan warga kami," lanjut Husain.
Pemerintah Pekon Sumberalam juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap lonjakan harga gas elpiji yang terjadi di pasar. Harga gas di tingkat pengecer resmi saat ini berkisar antara Rp 22.000 hingga Rp 25.000 per tabung, sementara di pengecer tidak resmi, harga bisa melonjak dua kali lipat, mencapai Rp 35.000 hingga Rp 45.000 per tabung.
Hal ini tentunya sangat memberatkan warga yang bergantung pada gas bersubsidi. "Kami sangat khawatir jika ada permainan harga atau distribusi gas oleh para pengecer. Kami tidak ingin warga kami dirugikan dengan harga yang jauh lebih tinggi dari ketentuan yang berlaku. Gas elpiji subsidi adalah hak warga, dan kami akan memastikan distribusinya tetap sesuai dengan aturan yang ada," tegas Husain.
Pemerintah Pekon Sumberalam juga mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap pendistribusian gas elpiji subsidi, agar tidak ada penyimpangan yang merugikan warga. Menurut Husain, pengecer yang tidak patuh terhadap aturan harus siap menerima sanksi tegas.
"Kami akan terus memantau distribusi gas elpiji di pekon ini. Jika terbukti ada penyimpangan, kami tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan tegas terhadap pengecer yang melanggar aturan. Kami akan melakukan pemeriksaan rutin terhadap data warga yang terdaftar sebagai penerima gas subsidi, untuk memastikan gas tersebut benar-benar sampai ke tangan mereka yang berhak," tegasnya.
Selain itu, pihak pekon juga berencana untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait, termasuk distributor gas dan pihak keamanan, untuk menindaklanjuti keluhan warga mengenai kelangkaan dan harga gas yang terus merangkak naik.
"Kami tidak hanya akan melakukan pemeriksaan internal, tetapi juga akan berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk memastikan distribusi gas elpiji di wilayah ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tambah Husain.
Tindakan tegas ini diambil mengingat betapa vitalnya gas elpiji subsidi bagi kehidupan sehari-hari warga. Gas elpiji 3 kg merupakan sumber energi utama bagi mayoritas rumah tangga di Pekon Sumberalam, sehingga kelangkaan atau tingginya harga gas elpiji akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Pekon Sumberalam berharap dengan pengawasan yang lebih ketat dan upaya penertiban terhadap pengecer yang tidak patuh, pasokan gas elpiji akan kembali lancar dan harga yang dibayarkan oleh warga tetap wajar.
"Kami akan berjuang agar hak warga atas gas elpiji subsidi bisa terlindungi dengan baik, dan harga yang dibayarkan tetap sesuai dengan HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah," tutup Husain.