Joe Freeman, peneliti Amnesty untuk Myanmar mengatakan bahwa kini Militer Myanmar memiliki sejarah menolak bantuan ke daerah-daerah yang dikuasai kelompok oposisi. Bahkan kini, mereka harus membuka akses bagi organisasi kemanusiaan dan menghapus hambatan administratif yang dapat menghambat penyaluran bantuan ke daerah-daerah yang terdampak.
Masa Berkabung Nasional dan Upaya Bantuan Internasional
Sebagai bentuk penghormatan kepada para korban, pemerintah Myanmar telah menetapkan masa berkabung nasional selama tujuh hari, mulai Senin 31 Maret 2025. Media pemerintah, MRTV, mengumumkan bahwa selama masa berkabung, bendera nasional akan dikibarkan setengah tiang di seluruh negeri.
Sejumlah negara, termasuk Rusia, India, China, Indonesia, dan Thailand, telah mengirimkan tim pencarian dan penyelamatan serta bantuan kemanusiaan ke Myanmar untuk membantu upaya tanggap darurat.
Sementara itu, analisis kecerdasan buatan terhadap citra satelit Mandalay yang dilakukan oleh Lab AI for Good milik Microsoft mengungkapkan bahwa setidaknya 515 bangunan di kota terbesar kedua Myanmar itu mengalami kerusakan parah, dengan tingkat kehancuran mencapai 80-100 persen. Selain itu, sekitar 1.524 bangunan lainnya mengalami kerusakan antara 20 hingga 80 persen.
Namun, kondisi di lapangan semakin diperparah oleh kendali ketat junta militer terhadap jaringan komunikasi serta rusaknya infrastruktur seperti jalan dan jembatan akibat gempa. Hal ini menjadi tantangan tambahan bagi para pekerja kemanusiaan yang berusaha menjangkau para korban.
Dampak Terhadap Situasi Politik Myanmar
Di tengah krisis kemanusiaan ini, Myanmar tetap menjadi pusat perhatian dalam diskusi tingkat tinggi di kawasan Asia Tenggara. Meski pertemuan para pemimpin regional di Bangkok pada 3-4 April 2025 tetap dijadwalkan berlangsung, ada kemungkinan Min Aung Hlaing hanya akan menghadiri pertemuan tersebut melalui telekonferensi.