Radarlambar.Bacakoran.co — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyuarakan keprihatinan serius terkait rencana pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump yang akan memberlakukan tarif impor hingga 32% terhadap sejumlah produk unggulan Indonesia. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memicu dampak luas, khususnya pada sektor ketenagakerjaan di dalam negeri.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menegaskan bahwa keputusan sepihak dari AS ini tak hanya mengancam neraca perdagangan, namun juga dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal, terutama di sektor padat karya seperti industri alas kaki, tekstil, dan elektronik.
“Penurunan ekspor ke pasar AS akan langsung memukul sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Pemerintah dan pelaku usaha harus bersama-sama menyusun strategi mitigasi agar gelombang PHK bisa dihindari,” ujar Anindya dalam pernyataan resminya, Sabtu (5/4).
Anindya juga menyoroti tuduhan dari pemerintah AS yang menyebut bahwa Indonesia menerapkan tarif impor tinggi, bahkan mencapai 64%, terhadap produk asal Negeri Paman Sam. Tuduhan tersebut tercantum dalam laporan tahunan National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers (NTE) 2025 yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR).
Dalam laporan itu, Indonesia dituding telah secara bertahap meningkatkan tarif impor selama satu dekade terakhir, terutama terhadap produk-produk yang menjadi pesaing langsung barang buatan AS. Hal inilah yang dijadikan dasar bagi pemerintahan Trump untuk menetapkan tarif balasan terhadap produk ekspor Indonesia.
Meski demikian, Kadin menilai bahwa tuduhan tersebut perlu dikaji lebih lanjut secara obyektif dan berbasis data.
“Kita tidak bisa tinggal diam. Pemerintah harus segera mengklarifikasi tuduhan ini melalui jalur diplomatik dan teknis. Pembentukan tim khusus yang melibatkan kementerian terkait, pelaku usaha, serta pakar perdagangan internasional sangat penting,” tegas Anindya.
Ia juga menyatakan kesiapan Kadin Indonesia untuk mendukung penuh proses klarifikasi dan negosiasi dengan AS. Menurutnya, menjaga stabilitas hubungan dagang antara kedua negara adalah hal yang strategis dan tidak boleh dikorbankan oleh retorika politik sesaat.