Radarlambar.bacakoran.co -Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI) kembali mencuat ke permukaan dengan menyuarakan delapan poin tuntutan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu tuntutan paling mencolok adalah desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan dari jabatannya. Tuntutan ini menandai eskalasi ketegangan politik pasca-Pemilu 2024 yang masih menyisakan berbagai polemik hukum dan etik.
Menurut laporan investigatif majalah Tempo edisi 5–11 Mei 2025 berjudul Orkes Pemakzulan Gibran, awalnya muncul sembilan poin yang digodok oleh para purnawirawan. Namun, satu poin—yang meminta agar penegak hukum mengadili Presiden Joko Widodo atas sejumlah dugaan pelanggaran—akhirnya dihapus setelah melalui diskusi intensif.
Peniadaan poin tersebut bukan tanpa alasan. Diskusi internal forum mulai dipengaruhi oleh munculnya berbagai gerakan yang mempertanyakan keaslian ijazah Presiden Jokowi. Kekhawatiran akan pergeseran fokus dan kemungkinan polarisasi yang lebih dalam menjadi pertimbangan untuk tidak memasukkan tuntutan tersebut dalam sikap resmi forum.
Delapan tuntutan yang tersisa digodok sejak pertengahan 2024, saat masa kekuasaan Jokowi masih kuat. Kala itu, para purnawirawan memilih menahan diri. Namun, perubahan iklim politik pada awal 2025 membuka ruang bagi mereka untuk kembali berkumpul dan menyusun sikap secara terbuka.
Proses perumusannya tidak berlangsung singkat. Diskusi dilakukan secara maraton di berbagai lokasi, termasuk di kediaman para purnawirawan di Jakarta, Yogyakarta, hingga Solo. Pertemuan-pertemuan ini dirancang secara tertutup, melibatkan sejumlah figur militer senior yang pernah menduduki jabatan strategis di tubuh TNI.
Peran tokoh-tokoh militer purnawirawan ini kembali menjadi sorotan publik, terutama karena banyak di antara mereka yang memiliki rekam jejak dekat dengan elite politik saat ini. Beberapa di antaranya pernah menjadi kolega Prabowo Subianto di masa dinas aktif, bahkan satu angkatan di Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat.
Forum ini kini menjadi simbol perlawanan politik dari barisan purnawirawan yang merasa idealisme dan prinsip hukum sedang diuji oleh perkembangan demokrasi belakangan ini. Meski tidak terafiliasi dengan partai politik tertentu, kekuatan moral dan simbolik forum ini menjadi bagian penting dari lanskap dinamika kekuasaan nasional pasca transisi pemerintahan. (*)
Kategori :