Radarlambar.bacakoran.co- Pemerintah Rusia bersiap meluncurkan aplikasi pesan instan nasional untuk menggantikan dominasi WhatsApp dan Telegram. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi besar Moskow memperkuat kedaulatan digital di tengah isolasi teknologi yang terus meningkat.
Presiden Vladimir Putin baru-baru ini menandatangani kebijakan baru yang mengatur pengembangan aplikasi pesan berbasis nasional. Aplikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, namun juga akan terintegrasi dengan berbagai layanan pemerintah. Dengan demikian, kehadirannya diposisikan sebagai instrumen penting dalam ekosistem layanan digital domestik.
Langkah ini menjadi bagian dari kebijakan jangka panjang Rusia dalam mengurangi ketergantungan terhadap platform asing, terutama pasca-invasi ke Ukraina pada Februari 2022 yang memicu penarikan sejumlah perusahaan teknologi global dari wilayah Rusia. Ketika akses terhadap layanan seperti Google, Meta, dan Apple dibatasi atau ditarik, pemerintah Rusia secara agresif mendorong adopsi platform digital buatan dalam negeri.
Dalam pernyataannya, pemerintah Rusia menyebut aplikasi baru ini akan memiliki fitur-fitur setara WhatsApp dan Telegram, seperti enkripsi end-to-end, pengiriman file, panggilan suara dan video, serta grup obrolan berskala besar. Namun, belum dijelaskan secara rinci perusahaan mana yang akan menjadi pengembang utama platform ini, maupun jadwal peluncurannya secara resmi.
Meski begitu, inisiatif ini tak lepas dari kontroversi. Sejumlah pengamat menilai proyek ini berisiko memperluas ruang pengawasan pemerintah terhadap aktivitas digital warga negaranya. Direktur organisasi Internet Protection Society, Mikhail Klimarev, menyebutkan bahwa pemerintah Rusia kemungkinan akan memperlambat akses ke WhatsApp dan Telegram sebagai cara tidak langsung untuk mendorong adopsi aplikasi domestik tersebut.
Kritik lainnya menyasar pada potensi pelanggaran privasi dan pengendalian wacana publik yang bisa terjadi bila aplikasi ini dikendalikan sepenuhnya oleh negara. Kekhawatiran itu tak lepas dari rekam jejak Rusia dalam menyensor konten digital serta membatasi kebebasan berpendapat melalui perangkat hukum dan teknologi.
Sementara itu, analis industri menilai bahwa kesuksesan aplikasi pengganti ini akan sangat tergantung pada sejauh mana ia dapat menjawab kebutuhan pengguna modern—terutama generasi muda yang terbiasa dengan standar global layanan digital.
Dengan dinamika ini, dunia digital global kini menyaksikan eksperimen geopolitik yang tak hanya menyentuh dimensi teknologi, tetapi juga isu-isu fundamental seperti privasi, kedaulatan, dan kebebasan berekspresi di era digital.(*)