RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO – Menjelang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Mandiri yang dijadwalkan berlangsung pada 4 Agustus 2025, dinamika internal di tubuh bank pelat merah itu mulai menjadi sorotan. Salah satu perhatian datang dari Serikat Pekerja Bank Mandiri (SPBM) yang menilai pergantian jajaran direksi bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi momen penting untuk memperkuat arah transformasi perusahaan ke depan.
SPBM menekankan bahwa perubahan di level kepemimpinan seharusnya tidak hanya didasari oleh aspek formalitas, melainkan perlu berpijak pada prinsip meritokrasi. Penilaian terhadap calon direksi idealnya mengacu pada rekam jejak, pengalaman manajerial, serta kontribusi nyata terhadap capaian strategis perusahaan. Langkah ini penting demi menjaga kesinambungan kinerja sekaligus mendukung visi besar Indonesia Emas 2045, yang selama ini turut dijadikan landasan dalam arah kebijakan transformasi Bank Mandiri.
Bagi kalangan pekerja, Bank Mandiri bukan hanya institusi bisnis yang berorientasi pada laba, namun juga merupakan rumah bersama yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberlanjutan, keadilan, serta kemanusiaan. Oleh karena itu, setiap kebijakan strategis, termasuk pergantian direksi, seyogianya turut memperhatikan aspirasi pekerja sebagai bagian dari pemangku kepentingan. Di tengah kompleksitas tantangan global, percepatan digitalisasi, dan tekanan dari ekspektasi pasar, organisasi perbankan nasional dituntut untuk terus beradaptasi tanpa kehilangan arah dalam menjaga fondasi nilai.
Dalam sikapnya, SPBM menyatakan kesiapan mendukung proses pergantian manajemen selama dilakukan secara profesional dan transparan. Pihaknya juga melihat momentum ini sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat posisi Bank Mandiri sebagai institusi keuangan nasional yang tangguh dan berdaya saing tinggi, baik di tingkat domestik maupun regional.
Fokus utama serikat pekerja tetap tertuju pada bagaimana perubahan ini bisa memberikan dampak positif secara langsung terhadap kesejahteraan karyawan. Selain itu, keberadaan direksi yang memahami kultur organisasi secara menyeluruh dianggap sebagai salah satu kunci untuk menciptakan efektivitas koordinasi internal dan mempercepat proses adaptasi terhadap berbagai tantangan baru di sektor perbankan.
Tak hanya dari internal Bank Mandiri, dukungan terhadap prinsip keberlanjutan dan profesionalisme ini juga datang dari Federasi Serikat Pekerja BUMN Indonesia Raya (FSP BUMN IRA). Organisasi ini menilai bahwa kebijakan yang diambil oleh bank milik negara seharusnya memiliki kontribusi nyata terhadap penguatan ekonomi nasional. Dalam konteks pembangunan jangka panjang, kepemimpinan yang memahami seluk-beluk organisasi dari dalam dinilai mampu menjalankan transisi dengan lebih mulus.
FSP BUMN IRA juga menyoroti pentingnya peran perbankan dalam mendukung sektor riil dan pemberdayaan UMKM, sejalan dengan agenda strategis nasional seperti Asta Cita yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, penunjukan figur direksi dari kalangan internal dianggap lebih tepat untuk menjawab tantangan dan tuntutan tersebut.
Rencana perubahan komposisi direksi Bank Mandiri memang tengah memasuki fase krusial. Namun yang lebih penting dari sekadar siapa yang akan menjabat, adalah bagaimana prosesnya berjalan dan seberapa besar dampaknya terhadap masa depan perusahaan dan seluruh insan Mandiri yang berada di dalamnya. (*/rinto)