Pendidikan Berbasis Kesetaraan Sekolah Rakyat untuk Indonesia Maju

Radarlambar.bacakoran.co - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui peluncuran program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan yang menyasar masyarakat kurang mampu. 

Program ini diprakarsai oleh Presiden Prabowo Subianto dan dikelola oleh Kementerian Sosial sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian kelompok masyarakat miskin.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, memimpin rapat koordinasi percepatan pendirian Sekolah Rakyat pada Rabu, 6 Maret. Ia menilai bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan formal, melainkan sebuah langkah konkret dalam memuliakan masyarakat miskin dan mendorong mereka untuk bangkit serta mengambil peran penting dalam pembangunan bangsa.

Pemerintah menempatkan pendidikan sebagai jembatan utama untuk memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi ruang pembelajaran yang memberikan penghargaan dan peluang setara kepada kaum duafa agar mampu mengakses pendidikan berkualitas, tumbuh dalam lingkungan yang mendukung, serta memperoleh rasa percaya diri dalam menata masa depan.

Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh, menegaskan bahwa kemajuan Indonesia tidak lepas dari peran kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan. Ia menyebut bahwa ketika kaum duafa diberdayakan melalui pendidikan yang tepat, maka potensi besar mereka dapat mendorong kejayaan bangsa. Pemerintah dinilai telah mengambil langkah strategis dengan membangun Sekolah Rakyat, karena berbagai kajian akademik maupun empiris menunjukkan bahwa pendidikan adalah faktor pemotong utama rantai kemiskinan.

Konsep Sekolah Rakyat dirancang dengan pendekatan boarding school, namun pengembangannya membutuhkan pertimbangan menyeluruh, mulai dari perizinan, tenaga pendidik, kurikulum, hingga tata kelola dan sistem pengawasan mutu. Untuk itu, Gus Ipul membentuk tim formatur dan Satuan Tugas Percepatan Sekolah Rakyat guna memastikan pelaksanaannya berjalan secara terkoordinasi.

Rapat koordinasi tersebut turut melibatkan berbagai kementerian dan lembaga negara, termasuk Kemenko PMK, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Agama. Lembaga lain seperti BKN, LAN, dan Kantor Staf Presiden juga berkontribusi, bersama dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi.

Kolaborasi lintas sektor ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Setiap kementerian dan lembaga akan mengambil peran sesuai tugas dan fungsinya dalam mendukung percepatan pendirian Sekolah Rakyat.

Melalui program ini, pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Diharapkan, kehadiran Sekolah Rakyat dapat menjadi titik balik bagi transformasi sosial yang lebih adil, sekaligus mendorong partisipasi aktif kaum duafa dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.(*/edi)