Pemerintah Tugaskan Bulog Serap Tambahan 1 Juta Ton Beras

Radarlambar.bacakoran.co - Pemerintah resmi menugaskan Perum Bulog untuk menyerap tambahan 1 juta ton beras hingga akhir 2025. Penugasan ini merupakan kelanjutan dari evaluasi atas pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 mengenai pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP).

Penambahan volume ini didorong oleh situasi produksi beras nasional yang cenderung surplus sepanjang tahun akibat kondisi cuaca yang mendukung. Panen raya berjalan lancar berkat curah hujan yang stabil, sehingga mendorong kebutuhan peningkatan cadangan agar harga gabah petani tidak anjlok di tengah lonjakan pasokan.

Semula, Inpres menetapkan target penyerapan Bulog sebesar 3 juta ton untuk tahun ini. Namun, setelah usulan dari Menteri Pertanian, pemerintah memutuskan menambah target tersebut menjadi 4 juta ton guna memperkuat cadangan sekaligus menjaga stabilitas harga beras dan gabah di tingkat petani.

Keputusan ini disepakati dalam koordinasi lintas kementerian yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Kementerian Pertanian. Setelah Inpres diperbarui, Bapanas akan menerbitkan surat penugasan resmi kepada Bulog untuk menjalankan tambahan penyerapan tersebut.

Tambahan serapan beras ini diperkirakan memerlukan alokasi anggaran baru. Dengan asumsi harga acuan sekitar Rp12 ribu per kilogram, kebutuhan dana tambahan untuk pembelian 1 juta ton beras diperkirakan mencapai Rp12 triliun. Pemerintah tengah menyiapkan skema anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung program tersebut.

Terkait dengan ketersediaan gudang, pemerintah menegaskan tidak ada hambatan logistik yang signifikan. Cadangan beras pemerintah yang telah tersimpan terus digulirkan melalui berbagai mekanisme intervensi seperti Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan langsung. Prinsip pengelolaan cadangan beras mengedepankan dinamika sirkulasi atau dynamic stock, mengingat beras adalah komoditas yang tidak dapat disimpan dalam jangka panjang tanpa penurunan kualitas.

Hingga pertengahan tahun ini, Bapanas telah menyiapkan 1,3 juta ton beras untuk program SPHP yang dilengkapi dukungan anggaran sebesar Rp1,3 triliun. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan sebanyak 360 ribu ton beras kepada 18,27 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama dua bulan, dengan total anggaran mencapai Rp5 triliun.

Ke depan, distribusi SPHP akan diperluas ke berbagai jaringan ritel milik pemerintah dan BUMN, seperti PT Pos Indonesia, ID Food, Rumah Pangan Kita (RPK) milik Bulog, serta jaringan koperasi desa dan kelurahan yang tergabung dalam program Kopdes Merah Putih. Pemerintah ingin memastikan akses masyarakat terhadap beras terjangkau tetap terjaga di berbagai wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil dan perbatasan.

Melalui penugasan tambahan ini, pemerintah berharap dapat menjaga keseimbangan antara ketersediaan beras nasional, perlindungan harga di tingkat petani, dan keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengelolaan cadangan strategis yang adaptif dan responsif terhadap dinamika pasar dan iklim.(*/edi)