Yentoni menambahkan bahwa solusi darurat melalui jaringan pipa hanyalah penanganan sementara yang memang tidak dirancang untuk kondisi ekstrem. Ia menekankan perlunya pembangunan kembali saluran irigasi secara permanen dan tahan terhadap bencana hidrometeorologi, mengingat wilayah tersebut memang rawan longsor dan banjir.
Pihak pemerintah pekon, kata Yentoni, telah menyampaikan laporan resmi ke pihak kecamatan dan dinas terkait, serta berharap ada penanganan segera dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) atau instansi teknis lainnya.
“Kami tidak bisa hanya mengandalkan swadaya warga dalam kondisi seperti ini. Butuh alat berat, teknisi, dan penanganan teknis yang sesuai standar. Kami harap Pemkab Lampung Barat melihat ini sebagai prioritas,” tambahnya. (edi/lusiana)