Majelis hakim meminta para saksi penilai aset untuk bersikap terbuka dan profesional, mengingat posisi mereka memegang peran penting dalam menentukan wajar atau tidaknya harga akuisisi. Hakim juga menegaskan bahwa sebagai mitra BUMN, penilai publik memiliki tanggung jawab sosial selain fungsi ekonomis.
Sidang berikutnya akan menghadirkan pihak-pihak yang memberi instruksi penilaian, termasuk atasan para penilai. Publik menunggu apakah persidangan akan mengungkap sejauh mana penilaian aset ini dilakukan atas inisiatif pribadi atau tekanan dari pihak lain.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa korupsi tidak selalu berbentuk penyelewengan kas secara langsung, tetapi juga bisa terjadi melalui manipulasi angka di atas kertas—angka yang kemudian menjadi dasar keputusan strategis bernilai triliunan rupiah. (*/rinto)