RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO – Dukungan terhadap pengangkatan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional semakin menguat. Petinggi Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai Soeharto memiliki jasa besar bagi perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa.
Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad mengatakan, Soeharto layak diberi gelar pahlawan nasional karena kiprahnya sejak masa revolusi kemerdekaan hingga memimpin Indonesia dalam periode pembangunan yang panjang.
“Kami mendukung Bapak Soeharto sebagai pahlawan nasional karena beliau sangat berjasa kepada Republik Indonesia, sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa pembangunan,” kata Dadang, di Jakarta, Rabu (5/11).
Menurutnya, Soeharto memainkan peran penting dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 yang menjadi momentum strategis bagi pengakuan kedaulatan Indonesia di dunia internasional. Selain itu, program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) di era kepemimpinannya terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan.
Dadang menambahkan, keberhasilan Soeharto juga terlihat dari program swasembada beras pada 1980-an, program Keluarga Berencana (KB), serta stabilitas ekonomi dan keamanan nasional.
“Ketika kita menghargai jasa kepahlawanan seseorang, jangan dilihat dari perbedaan politik atau kepentingan apapun. Kita harus melihat kepentingan bangsa dan negara, terlepas dari kekurangan dan kesalahan seseorang,” ujarnya.
PBNU Dukung Soeharto dan Gus Dur
Dukungan serupa disampaikan oleh Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur). Ia mendukung langkah Kementerian Sosial (Kemensos) yang mengajukan nama Soeharto dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.
Menurut Gus Fahrur, kedua tokoh tersebut memiliki jasa besar pada dua fase sejarah berbeda.
“Pak Harto berjasa besar dalam stabilisasi nasional dan pembangunan ekonomi. Indonesia saat itu dikenal dunia sebagai macan ekonomi baru Asia,” ujar Gus Fahrur.
Ia menilai, jasa Soeharto di bidang sosial-keagamaan juga signifikan, sementara Gus Dur berperan penting dalam perjuangan demokrasi, pluralisme, dan rekonsiliasi bangsa pascareformasi.
“Menetapkan mereka sebagai Pahlawan Nasional bukan berarti meniadakan kritik atas kekurangan yang pernah ada, tetapi bentuk penghargaan atas jasa besar mereka dalam membangun bangsa,” ucapnya.
Proses Penetapan oleh Kemensos
Kemensos di bawah pimpinan Menteri Saifullah Yusuf mengajukan 40 tokoh nasional untuk dinilai oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK). Nama-nama tersebut berasal dari hasil pembahasan bertahun-tahun, termasuk Soeharto, Gus Dur, Marsinah, Jenderal (Purn) M. Jusuf, Ali Sadikin, KH Bisri Syansuri, Syaikhona Kholil Bangkalan, dan Prof. Mochtar Kusumaatmadja.
Gus Fahrur berharap penetapan ini menjadi momentum rekonsiliasi sejarah dan penguatan nilai kebangsaan, dengan menghargai semua pihak yang berkontribusi menjaga keutuhan Indonesia.
“Semoga dengan penetapan ini, kita semakin menghargai peran sipil, militer, dan ulama dalam perjalanan bangsa,” katanya.