SUMBERJAYA – Adanya keluhan masyarakat Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat (Lambar), terkait adanya lulusan sekolah menengah pertama yang tidak lolos saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN 1 Sumberjaya, padahal masuk zonasi mendapatkan sorotan dari Anggota Legislatif (Aleg) DPRD Lampung Barat.
Sakri, S.Ag., yang merupakan anggota DPRD Lampung Barat dari Fraksi Golkar mengungkapkan, sekolah tak terkecuali SMAN 1 Sumberjaya dahulunya dibangun tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mengenyam pendidikan dan upaya mencegah atau menghindarkan dari terjadinya putus sekolah.
Sehingga, kata dia, dengan adanya informasi tidak diterimanya siswa yang domisilinya berada di kecamatan tersebut dengan berbagai alasan seperti faktor ketentuan peraturan diantaranya zonasi dan keterbatasan kemampuan sekolah dalam menampung siswa pihaknya menganggap hal itu seharusnya tidak menjadi alasan.
Sebab, kata dia, jika berpatokan dengan zonasi sudah pasti prioritas utama dalam penerimaan siswa adalah yang berasal dari Kecamatan Sumberjaya.
”Artinya jika dalam PPDB tahun pelajaran 2024-2025 ini ada siswa baru yang berasal bukan dari kecamatan sumber jaya itu tentu akan jadi pertanyaan. Kita memang harus mentaati terhadap peraturan pemerintah seperti tentang PPDB ini,” ungkapnya.
”Namun disisi lain harus adanya kebijakan pengecualian seperti halnya di Kecamatan Sumberjaya hanya memiliki satu SMA Negeri artinya merupakan satu-satunya sekolah yang dimiliki jadi untuk masyarakat lokal atau yang berdomisili di kecamatan ini menjadi prioritas tanpa terkecuali," sambungnya.
Menurutnya, karena ketidakmampuan sekolah dalam merekrut semua pendaftar karena keterbatasan sarana prasarana yakni jumlah rombongan belajar (Rombel) yang dimiliki. Hal itu menjadi kewajiban pihak sekolah dalam mengupayakan penambahan dan ia mengaku sangat mendukung dengan adanya usulan untuk penambahan Rombel yang telah diupayakan.
"Jika memang pihak sekolah telah mengajukan ke dinas terkait tentang penambahan rombel maka usulan tersebut betul-betul dikawal atau bahkan selalu dipertanyakan agar pemerintah dapat melakukan upaya untuk merealisasikan usulan tersebut. Jangan sampai di PPDB mendatang muncul lagi keluhan tidak masuk karena berbagai faktor seperti yang sekarang ini," pintanya.
Diberitakan sebelumnya, Penerapan zonasi dalam PPDB) yang di tetapkan untuk satuan pendidikan SMA, mengancam anak putus sekolah dan bersekolah sekedar menerima ijazah.
Hal itu dikeluhkan orang tua siswa yang hendak mendaftarkan anaknya, salah satunya pada PPDB di SMAN Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat (Lambar), dimana banyak yang tidak diterima dengan alasan zonasi.
Salah seorang warga setempat yang enggan identitasnya dipublikasikan mengungkapkan, meski domisili anak dan orang tua masih di lingkungan kecamatan dan sekolah itu satu-satunya SMA yang berstatus negeri di kecamatan itu, tapi tetap saja anaknya tidak diterima.
”Kami merasa aneh dengan keputusan pihak sekolah yang menolak lamaran sekolah anaknya untuk menempuh pendidikan di SMA itu pada PPDB Tahun Pelajaran (TP) 2024-2025. Bagaimana tidak di kecamatan itu hanya memiliki satu SMA Negeri yakni SMAN 1 Sumberjaya. Tapi ketika anaknya yang berasal dari Pekon Sukapura mendaftarkan diri di tolak lantaran disebut zonasi,” ujar sumber yang mewanti-wanti agar namanya tidak ditulis.
Dilain pihak, Kepala SMAN 1 Sumberjaya Mike, M.Pd., ketika dikonfirmasi memberikan penjelasan sekaligus mengklarifikasi perihal ada siswa yang tidak masuk sebagai anak didik baru walaupun telah mendaftarkan diri.
Dia menerangkan dalam penerapan PPDB ada beberapa kriteria yang harus dilaksakan seperti 15 persen jalur afirmasi, 30 persen jalur prestasi, 50 persen jalur zonasi, dan Lima persen jalur perpindahan tugas orang tua.
”Selain itu juga batas kemampuan sekolah dalam penerimaan siswa baru, dimana tahun ini di SMA ini hanya menyediakan Tujuh Rombongan Belajar (Rombel),” kilahnya.