Rombak Direksi Perum Bulog, Erick Thohir Tunjuk Wahyu Suparyono sebagai Direktur Utama

Radarlambar.bacakoran.co- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah melakukan perubahan signifikan dalam struktur kepemimpinan Perum Bulog dengan melantik Wahyu Suparyono sebagai Direktur Utama. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-73/DHK.MBU.A/09/2024, yang secara resmi mengakhiri masa jabatan Bayu Krisnamurthi dan Purnomo Sinar Hadi di perusahaan tersebut.

Wahyu Suparyono sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama ASABRI sebelum pindah ke Perum Bulog. Dengan pengalaman dan latar belakang yang kuat di bidang manajemen, Wahyu diharapkan mampu membawa inovasi dan strategi baru untuk memajukan perusahaan dalam menghadapi tantangan di sektor pangan.

Bersama Wahyu, posisi Wakil Direktur Utama akan diisi oleh Marga Taufiq, yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Khusus di Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP) Kementerian Pertahanan. Marga juga memiliki pengalaman sebagai Wakil Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat dan Pangdam XVI/Pattimura, yang diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam pengembangan organisasi di Bulog.

Sementara itu, Sudarsono Hardjosoekarto akan menjabat sebagai Direktur Human Capital. Sebelumnya, Sudarsono adalah Guru Besar Sosiologi dan birokrat yang berpengalaman, termasuk menjabat sebagai Direktur Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik di Kementerian Dalam Negeri. Pengalamannya di bidang sosial dan pemerintahan diharapkan dapat meningkatkan aspek sumber daya manusia di Perum Bulog.

Dalam keterangan resmi yang diterima oleh Metrotvnews.com pada Selasa, 10 September 2024, Erick Thohir mengungkapkan harapannya agar dengan perubahan ini, Perum Bulog dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai penyangga ketahanan pangan nasional. “Kami yakin dengan kepemimpinan baru ini, Bulog akan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika pasar dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan,” ujarnya.

Perubahan ini menandai langkah strategis pemerintah untuk memperkuat manajemen di BUMN dan memastikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut dapat berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan ekonomi nasional.(*)