Lampung Barat Masuk Zona Hijau dalam Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik 2024

Reporter: Lusiana Purba |

Editor: Nopriadi |

Minggu , 17 Nov 2024 - 18:21

Kabag Organisasi Setdakab Lampung Barat Surahman, S.I.P - Foto Lusiana--

lampung barat masuk zona hijau dalam penilaian kepatuhan pelayanan publik 2024                            radarlambar.bacakoran.co - kabupaten lampung barat berhasil meraih peningkatan signifikan dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024. berdasarkan laporan dari ombudsman ri, kabupaten lampung barat kini berada di posisi ke-12 dengan status zona hijau di antara kabupaten-kabupaten se-provinsi lampung.
 
 pada tahun sebelumnya, kabupaten lampung barat mencatatkan nilai 75,63 dan tergolong dalam zona kuning. tahun ini, nilai tersebut meningkat menjadi 82,82, yang mengangkat status zona kabupaten lampung barat ke kategori b.
 
kepala bagian organisasi setdakab lampung barat, surahman, s.i.p., menjelaskan bahwa peningkatan ini merupakan hasil kerja keras berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah tersebut. "dibandingkan dengan tahun 2023, hasil penilaian tahun ini menunjukkan kemajuan yang jelas, baik dari sisi angka maupun kategori zona," kata surahman pada minggu, 17 november 2024.
 
penilaian yang dilakukan ombudsman pada tahun 2024 ini difokuskan pada beberapa instansi, termasuk dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas sosial, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, serta dua puskesmas di liwa dan sumberjaya. proses penilaian ini dilakukan pada bulan juli lalu, dengan tim ombudsman turun langsung untuk memeriksa pelaksanaan pelayanan di lokasi-lokasi tersebut.
 
dimensi penilaian yang digunakan
 
penilaian terhadap kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di lampung barat dilakukan berdasarkan empat dimensi utama, yaitu:
 
1. dimensi input: fokus pada kompetensi pelaksana layanan dan ketersediaan sarana serta prasarana yang mendukung.
2. dimensi proses: menilai bagaimana standar pelayanan dan prosedur operasional dilaksanakan di lapangan.
3. dimensi output: mengukur persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan kemungkinan adanya maladministrasi.
4. dimensi pengaduan: melihat mekanisme pengelolaan pengaduan yang ada, termasuk kecepatan dan efektivitas dalam penyelesaian masalah.
 
beberapa indikator yang digunakan dalam penilaian ini meliputi pengetahuan pelaksana layanan tentang standar operasional, ketersediaan fasilitas yang mendukung pelayanan, serta prosedur yang jelas dalam memberikan layanan kepada masyarakat. di sisi lain, pengelolaan pengaduan yang efisien juga menjadi bagian penting yang dinilai.
 
surahman menyatakan harapannya agar seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam pelayanan publik dapat terus meningkatkan kinerja mereka. "kami berharap kinerja pelayanan publik terus ditingkatkan agar lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," tuturnya.
 
dengan capaian ini, kabupaten lampung barat semakin menunjukkan komitmennya untuk memberikan pelayanan publik yang optimal, yang diharapkan dapat berkelanjutan dan terus berkembang demi kesejahteraan masyarakat.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Jumat, 22 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan