Megawati Soroti Kasus Harun Masiku: Komitmen Bela Hasto Kristiyanto

Reporter: Mujitahidin |

Editor: Mujitahidin |

Jumat , 13 Dec 2024 - 06:05

Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Foto/Net--

Megawati mempertanyakan keberadaan surat perintah penyitaan saat pengambilan buku catatan dan ponsel Hasto. Menurutnya harus ada proses yang benar dalam sebauh proses penanganan perkara.

Konteks Politik Menjelang Pilkada 2024

PDI-P sebelumnya menyebut bahwa pemanggilan Hasto oleh KPK sarat dengan muatan politik, terutama menjelang Pilkada 2024. Partai menilai langkah ini sebagai upaya untuk melemahkan citra PDI-P di mata publik. Kendati demikian, KPK menegaskan bahwa seluruh langkah penyidikan yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur hukum.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, dalam konferensi pers pada Selasa, 10 Desember 2024, di Gedung Merah Putih, Jakarta, mengatakan masa berlaku DPO itu terbatas, maka KPK memperbarui data DPO Harun Masiku agar tidak ada kekosongan hukum dalam pencarian buronan.

Harapan Megawati terhadap Penegakan Hukum

Di akhir pidatonya, Megawati berharap agar penegakan hukum di Indonesia tidak hanya berjalan adil, tetapi juga transparan dan berorientasi pada kebenaran. Megawati juga menegaskan jika dirinya percaya pada supremasi hukum. Tapi hukum harus ditegakkan dengan adil, tanpa ada tekanan politik.(*)

megawati soroti kasus harun masiku: komitmen bela hasto kristiyanto                            radarlambar.bacakoran.co - ketua umum pdi-perjuangan, megawati soekarnoputri, menegaskan komitmennya untuk mendampingi sekretaris jenderal partainya, hasto kristiyanto, dalam kasus penyidikan terkait harun masiku oleh komisi pemberantasan korupsi (kpk). hal itu dungkapkan megawati pada acara peluncuran buku yang bertajuk “pilpres 2024: antara hukum, etika dan pertimbangan psikologis” yang berlangsung kamis, 12 desember 2024.
 
megawati mengungkapkan bahwa dirinya siap menunjukkan dukungan penuh kepada hasto jika yang bersangkutan menghadapi tindakan hukum lebih lanjut. bahkan, dengan tegas ketua umum pdi perjuangan itu mengatakan jikahasto itu ditangkap, dirinya akan datang. dan dirinya tidak main-main. sebab sebagai ketua umum, ia merasa bertanggungjawab kepada kadernya terlebih hasto merupakan sekjen nya di pdi perjuangan.
 
kritik terhadap penanganan kasus harun masiku
 
dalam acara tersebut, megawati juga menyinggung penanganan kasus harun masiku yang dianggapnya masih menyisakan banyak pertanyaan. ia mendorong praktisi hukum untuk mengevaluasi proses hukum yang berlangsung sejak kasus ini mencuat pada 2019. bahkan orang nomor satu di pdi p itu mengajak semua ahi hukum untuk mengevaluasi bersama serta menghitung berapa banyak yang ditahan.
 
kasus itu melibatkan harun masiku mantan kader pdi-perjuangan yang menjadi tersangka dalam dugaan suap kepada komisioner komisi pemilihan umum (kpu) wahyu setiawan. setelah empat tahun buron, akhirnya harun masiku masih masuk dalam daftar pencarian orang (dpo) kpk. di desember 2024 ini kpk kembali memperbarui data profil harun masiku dalam upaya memperpanjang masa pencarian.
 
sorotan terhadap sikap penyidik kpk
 
megawati turut mengkritik cara kerja kpk, termasuk perilaku salah satu penyidiknya, akbp rossa purbo bekti. ia menyoroti penampilan rossa saat melakukan penyitaan barang milik hasto melalui stafnya, kusnadi. menurut megawati, tindakan tersebut dinilai tidak sesuai prosedur. penyidik itu katanya bagian dari kpk, tapi pakai masker dan topi seperti itu. berarti dia sendiri takut, mungkin karena menyadari tindakannya tidak sepenuhnya benar.
 
megawati mempertanyakan keberadaan surat perintah penyitaan saat pengambilan buku catatan dan ponsel hasto. menurutnya harus ada proses yang benar dalam sebauh proses penanganan perkara.
 
konteks politik menjelang pilkada 2024
 
pdi-p sebelumnya menyebut bahwa pemanggilan hasto oleh kpk sarat dengan muatan politik, terutama menjelang pilkada 2024. partai menilai langkah ini sebagai upaya untuk melemahkan citra pdi-p di mata publik. kendati demikian, kpk menegaskan bahwa seluruh langkah penyidikan yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur hukum.
 
wakil ketua kpk, nurul ghufron, dalam konferensi pers pada selasa, 10 desember 2024, di gedung merah putih, jakarta, mengatakan masa berlaku dpo itu terbatas, maka kpk memperbarui data dpo harun masiku agar tidak ada kekosongan hukum dalam pencarian buronan. 
 
harapan megawati terhadap penegakan hukum
 
di akhir pidatonya, megawati berharap agar penegakan hukum di indonesia tidak hanya berjalan adil, tetapi juga transparan dan berorientasi pada kebenaran. megawati juga menegaskan jika dirinya percaya pada supremasi hukum. tapi hukum harus ditegakkan dengan adil, tanpa ada tekanan politik.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Minggu, 4 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan