Hasto Kristiyanto Siapkan Perlawanan dengan Bukti Video Skandal Korupsi

Radarlambar.bacakoran.co -Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto tengah mempersiapkan perlawanan dalam menghadapi kasus hukum yang menjerat dirinya. Salah satu langkah yang akan diambil oleh Hasto adalah merilis sejumlah video yang diklaim akan membongkar keterlibatan sejumlah petinggi negara dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan penyalahgunaan wewenang dan politik di Indonesia.

Perlawanan Hasto Melalui Bukti Video
Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, mengungkapkan bahwa Hasto tengah menyiapkan puluhan video sebagai bukti dan bentuk perlawanan terhadap tuduhan yang diarahkan kepadanya. Video-video tersebut, menurut Guntur, akan mengungkap berbagai skandal korupsi yang melibatkan elite politik Indonesia. Namun, Guntur menegaskan bahwa Hasto sengaja menunda rilis video-video tersebut hingga dirinya secara resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Guntur menambahkan bahwa video yang akan dirilis Hasto tidak hanya mengungkapkan skandal korupsi, tetapi juga menunjukkan penyalahgunaan wewenang dan penggunaan alat negara untuk kepentingan politik. Beberapa hal yang akan terungkap dalam video tersebut termasuk upaya membunuh karakter lawan politik melalui kasus hukum, penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi penegak hukum untuk menyelesaikan masalah pribadi penguasa, hingga bukti-bukti tentang rencana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Selain itu, video tersebut juga mengungkapkan rencana pengambilalihan partai-partai politik dengan menggunakan kasus hukum.

Kasus Hasto dan Tindakan KPK
Hasto Kristiyanto saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, dan sejumlah pihak terkait lainnya. Selain penetapan status tersangka terhadap Hasto, KPK juga melakukan pencegahan terhadap Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, agar tidak bepergian ke luar negeri, terkait dengan penyidikan kasus ini.

Pendapat Analis Politik
Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai bahwa setiap bukti terkait kasus korupsi seharusnya diungkap kepada publik. Hal ini, menurutnya, akan membantu penegak hukum dalam proses pemberantasan korupsi, serta mencegah adanya penyanderaan politik. Dengan keterbukaan semacam ini, misteri yang mungkin ada di balik kasus tersebut dapat diselesaikan, termasuk tugas KPK untuk menemukan Harun Masiku yang masih buron.

Satrio juga menambahkan bahwa fenomena penyanderaan politik sering kali terjadi antara mantan penguasa dan penguasa yang sedang berkuasa, khususnya ketika keduanya terlibat dalam perseteruan politik. Menurutnya, politik sandera ini hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki "kartu truf" atau rahasia yang bisa digunakan untuk menekan lawan politiknya.

Kritik terhadap Iklim Politik
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI menyatakan bahwa politik sandera semacam ini sebaiknya dihentikan karena dapat merusak iklim politik yang sehat. Menurutnya, saling serang dengan menggunakan kekuasaan atau bukti-bukti yang dirahasiakan hanya akan memperburuk kondisi politik di Indonesia. Politik seperti ini, menurutnya, seringkali digunakan untuk mengancam lawan politik dan menciptakan ketegangan yang tidak produktif.

Kesimpulan
Hasto Kristiyanto, yang tengah menghadapi tuduhan suap terkait kasus Harun Masiku, berencana untuk merilis video-video yang akan mengungkapkan keterlibatan sejumlah petinggi negara dalam skandal korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Walaupun ini dapat menjadi langkah perlawanan yang menarik, tindakan tersebut juga memunculkan berbagai pertanyaan mengenai transparansi dan dampaknya terhadap iklim politik di Indonesia. Sementara itu, para analis politik menyerukan pentingnya keterbukaan untuk menghindari politik sandera dan memastikan pemberantasan korupsi berjalan dengan baik. (*)