Soal Material Tak Sesuai Spek, GERMASI Pertanyakan Kinerja Pendamping Desa

BALIKBUKIT – Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GERMASI) mempertanyakan peran, fungsi, dan kinerja Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) di Kabupaten Lampung Barat. Hal ini disampaikan oleh aktivis GERMASI, Wahdi Syarif, usai melakukan uji petik, pemantauan lapangan, dan penghimpunan informasi dari beberapa pekon di kabupaten setempat.

Menurut Wahdi, ditemukan indikasi penggunaan bahan material yang tidak sesuai spesifikasi teknis dalam sejumlah proyek infrastruktur, khususnya pada pekerjaan jalan rabat beton. 

”Kami menemukan penggunaan agregat batu pecah berukuran besar di luar standar, pasir gunung, dan semen yang diduga tidak memenuhi spesifikasi teknis yang disyaratkan. Fakta ini berdampak langsung pada kualitas hasil pekerjaan,” ungkap Wahdi.

Wahdi menegaskan bahwa temuan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi telah berdampak nyata di lapangan. Berdasarkan pemantauan GERMASI, jalan rabat beton di beberapa pekon menunjukkan kerusakan parah meskipun usia bangunan belum genap satu tahun.

”Kondisinya sangat memprihatinkan. Ada jalan yang sudah retak, pecah, bahkan mudah dikupas dengan tangan kosong. Hal ini tentu memunculkan pertanyaan besar, di mana fungsi pengawasan dan peran PDTI dalam memastikan kualitas infrastruktur desa?” tegas Wahdi.

GERMASI juga mempertanyakan respons PDTI terhadap temuan ini. Wahdi mengungkapkan bahwa ia pernah berkomunikasi melalui pesan WhatsApp dengan salah satu pendamping PDTI, namun tanggapan yang diterima tidak memuaskan. 

”Ketika saya tanyakan soal penggunaan agregat batu pecah, jawabannya hanya mengacu pada Analisis K dan Permen PU. Setelah itu, komunikasi terputus,” tambahnya.

Berdasarkan Kerangka Acuan Kerja, PDTI memiliki tanggung jawab besar, termasuk mendampingi pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur dasar, memberikan pelatihan teknis, membuat desain dan anggaran, serta memfasilitasi pengelolaan hingga sertifikasi hasil pembangunan. Namun, temuan GERMASI di lapangan menunjukkan indikasi lemahnya pelaksanaan fungsi tersebut.

Terkait temuan ini, GERMASI berencana menyurati Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk meminta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PDTI di Kabupaten Lampung Barat.

”Kami berharap evaluasi ini dapat mengembalikan peran PDTI sesuai dengan fungsinya, sehingga pembangunan desa dapat berjalan optimal dan bermanfaat bagi masyarakat," pungkasnya. *