BPKH Siapkan Tiga Skenario Biaya Haji 2025, Jemaah Wajib Bayar Bipih Minimal 60%

Reporter: Mujitahidin |

Editor: Mujitahidin |

Sabtu , 04 Jan 2025 - 07:05

Amri Yusuf, Anggota Badan Pelaksana BPKH Republik Indonesia.//Foto:dok/net.--

bpkh siapkan tiga skenario biaya haji 2025, jemaah wajib bayar bipih minimal 60%                            radarlambar.bacakoran.co - badan pengelola keuangan haji (bpkh) sedang menyusun formulasi anggaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (bpih) dan biaya perjalanan ibadah haji (bipih) untuk tahun 2025. anggota badan pelaksana bpkh, amri yusuf, menyampaikan bahwa beban biaya bipih yang akan ditanggung oleh jemaah haji minimal sebesar 60 persen dari total biaya.
 
pernyataan tersebut diungkapkan amri dalam rapat dengar pendapat (rdp) bersama komisi viii dpr ri pada jumat 3 januari 2025 kemarin, bahkan dia juga menjelaskan jika nilai manfaat yang dapat dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan ibadah haji 2025 yang diproyeksikan sebesar rp11,5 triliun.
 
target tak sesuai harapan
menurut amri, angka rp 11,5 triliun itu lebih rendah dari target yang diusulkan komisi viii dpr ri, yaitu rp 12,8 triliun. ia mengungkapkan tiga alasan utama yang membuat bpkh tidak dapat memenuhi target tersebut.
 
dijelaskannya, pertama, kebijakan penyesuaian setoran awal di tahun 2024 yang direncanakan belum terlaksana. yang kedua yaitu, rencana investasi langsung (direct investment) sebesar rp15 triliun ditahun 2024 belum dapat direalisasikan karena prosesnya yang kompleks dan risikonya yang tinggi. saat ini, baru terbentuk bpkh limited sebagai bagian dari upaya tersebut.
 
ketiga, amri menyebutkan bahwa target jumlah jemaah baru pada 2025, yang diperkirakan mencapai 420 ribu orang, sulit dicapai mengingat kondisi ekonomi terkini.
 
ditambahkannya, jika melihat tren pertumbuhan pasca-pandemi covid-19, peningkatan langsung dari 385 ribu ke 420 ribu jemaah tampaknya kurang realistis.
 
tiga skenario biaya haji
untuk mengatasi kendala tersebut, bpkh merancang tiga skenario pembagian nilai manfaat dan bipih. skenario pertama mengikuti usulan kementerian agama, dengan pembagian 70 persen biaya ditanggung jemaah dan 30 persen dari nilai manfaat.
 
skenario kedua, mengacu pada rencana strategis sejak 2023, mengusulkan pembagian 65 persen untuk bipih dan 35 persen dari nilai manfaat.
 
dijelaskannya, skenario terakhir adalah 60:40, di mana jemaah membayar 60 persen dari bipih, sedangkan sisanya berasal dari nilai manfaat. hal ini merupakan standar minimal yang paling realistis.
 
ia menambahkan, skenario 60:40 dianggap sebagai pendekatan paling aman untuk menjaga keberlanjutan keuangan haji. jika bipih diturunkan lagi, maka akan kembali seperti tahun 2023 yaitu cukup berisiko bagi keberlanjutan dana haji.
 
prioritas keberlanjutan keuangan haji
amri menutup dengan menyatakan bahwa kebijakan ini dibuat untuk memastikan keberlanjutan keuangan haji sekaligus memberikan manfaat terbaik bagi jemaah. pembagian itu merupakan upaya dalam menjaga keseimbangan antara kemampuan finansial jemaah dan keberlangsungan pengelolaan dana haji di masa depan.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Kamis, 9 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan