Bamsoet Dukung Prabowo dalam Memperkuat Ketahanan Nasional

Radarlambar.Bacakoran.co – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyatakan dukungannya terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan nasional. Ia menyoroti peran strategis TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas negara agar tetap kokoh di tengah berbagai tantangan yang dapat melemahkan kedaulatan Indonesia.

 

Pernyataan tersebut disampaikan Bamsoet menanggapi pidato Presiden Prabowo dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2025. Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan bahwa salah satu indikator kegagalan sebuah negara adalah lemahnya institusi pertahanan dan keamanan, termasuk tentara dan kepolisian. Ia juga mengingatkan bahwa kekuatan asing yang ingin melemahkan suatu negara sering kali menargetkan sektor pertahanan dan intelijen.

 

Ketahanan Nasional dalam Berbagai Aspek

 

Bamsoet menilai pernyataan Presiden Prabowo sebagai bentuk kesungguhan dalam menanggapi keresahan masyarakat terhadap melemahnya ketahanan nasional, terutama di sektor ekonomi dan penegakan hukum. Ia mengungkapkan bahwa berbagai indikator menunjukkan adanya ancaman serius terhadap stabilitas negara akibat melemahnya fungsi beberapa institusi pemerintahan.

 

Salah satu tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah kondisi ekonomi, terutama terkait Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bamsoet mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo tengah berupaya membangkitkan kembali sektor UMKM yang mengalami tekanan berat. Dari total 65,5 juta unit UMKM di Indonesia, hampir 48,6 persen mengalami kebangkrutan akibat faktor eksternal, termasuk serbuan produk impor dengan harga lebih murah. Akibatnya, sekitar 30,5 persen pelaku UMKM kehilangan pangsa pasar domestik, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap lonjakan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor.

 

Tantangan di Bidang Penegakan Hukum

 

Selain persoalan ekonomi, Bamsoet juga menyoroti lemahnya sistem penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, masyarakat semakin kehilangan kepercayaan terhadap institusi hukum yang dinilai kurang adil dalam menjalankan tugasnya. Ia menilai praktik hukum yang tebang pilih, di mana hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, menciptakan ketidakpuasan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.