20 Sengketa Pilkada Dipastikan Lanjut ke Sidang Pembuktian di Mahkamah Konstitusi

Reporter: Mujitahidin |

Editor: Mujitahidin |

Rabu , 05 Feb 2025 - 11:03

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).--Foto Dok---

Perkara 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 – Bupati Pesawaran

Perkara 272/PHPU.BUP-XXIII/2025 – Bupati Mimika

Perkara 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 – Walikota Banjarbaru

Perkara 44/PHPU.BUP-XXIII/2025 – Bupati Aceh Timur

Perkara 266/PHPU.GUB-XXIII/2025 – Gubernur Bangka Belitung

Perkara 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 – Bupati Bangka Barat

Perkara 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 – Bupati Pasaman

Perkara 96/PHPU.BUP-XXIII/2025 – Bupati Lamandau

Perkara 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 – Walikota Palopo

Perkara 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025 – Walikota Sabang

Perkara 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 – Bupati Gorontalo Utara

Perkara 43/PHPU.BUP-XXIII/2025 – Bupati Pasaman Barat

Perkara 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 – Bupati Bengkulu Selatan

Perkara 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 – Bupati Empat Lawang

Perkara 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 – Bupati Banggai

20 sengketa pilkada dipastikan lanjut ke sidang pembuktian di mahkamah konstitusi                            radarlambar.bacakoran.co - mahkamah konstitusi (mk) telah memutuskan untuk melanjutkan 20 perkara sengketa pilkada ke sidang pembuktian, setelah melalui proses putusan dismissal yang digelar pada selasa, 4 februari 2025. putusan ini menetapkan bahwa dari total 158 perkara yang dijadwalkan untuk dibacakan, 138 perkara tidak akan diteruskan ke tahap pembuktian, sementara 20 perkara lainnya dipastikan akan dilanjutkan.
 
sidang putusan dismissal ini dipimpin oleh ketua mk suhartoyo, dan dihadiri oleh wakil ketua mk saldi isra. dalam penjelasannya, saldi isra menyebutkan bahwa dari total 158 perkara yang diajukan, sebanyak 138 perkara tidak memenuhi syarat untuk diteruskan ke sidang pembuktian. rinciannya adalah 97 perkara yang tidak diterima, 27 perkara dicabut, 13 perkara gugur, dan 1 perkara dinyatakan tidak berwenang.
 
sebanyak 20 perkara lainnya, yang terkait dengan sengketa hasil pilkada 2024, akan memasuki tahap selanjutnya, yaitu pemeriksaan pembuktian. setiap perkara yang dilanjutkan ke sidang pembuktian diperbolehkan untuk mengajukan saksi dan ahli, dengan batas maksimal 6 saksi untuk sengketa pilgub dan 4 saksi untuk pilbup serta pilwalkot. identitas serta keterangan saksi dan ahli harus disampaikan paling lambat satu hari sebelum sidang dilaksanakan.
 
sidang pembuktian sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 7 hingga 17 februari 2025. mk juga akan mengirimkan surat panggilan kepada pihak-pihak terkait untuk menghadiri sidang tersebut.
 
penting untuk dicatat bahwa putusan dismissal ini berlangsung selama dua hari, yakni pada 4 dan 5 februari 2025. dari 158 perkara yang diproses, 152 perkara masih menunggu keputusan lebih lanjut terkait apakah akan dilanjutkan ke sidang pembuktian atau tidak.
 
berikut adalah daftar 20 perkara sengketa pilkada yang dipastikan akan melanjutkan ke sidang pembuktian:
 
perkara 132/phpu.bup-xxiii/2025 – bupati tasikmalaya
perkara 30/phpu.bup-xxiii/2025 – bupati magetan
perkara 20/phpu.bup-xxiii/2025 – bupati pesawaran
perkara 272/phpu.bup-xxiii/2025 – bupati mimika
perkara 05/phpu.wako-xxiii/2025 – walikota banjarbaru
perkara 44/phpu.bup-xxiii/2025 – bupati aceh timur
perkara 266/phpu.gub-xxiii/2025 – gubernur bangka belitung
perkara 99/phpu.bup-xxiii/2025 – bupati bangka barat
perkara 02/phpu.bup-xxiii/2025 – bupati pasaman
perkara 96/phpu.bup-xxiii/2025 – bupati lamandau
perkara 168/phpu.wako-xxiii/2025 – walikota palopo
perkara 47/phpu.wako-xxiii/2025 – walikota sabang
perkara 55/phpu.bup-xxiii/2025 – bupati gorontalo utara
perkara 43/phpu.bup-xxiii/2025 – bupati pasaman barat
perkara 68/phpu.bup-xxiii/2025 – bupati bengkulu selatan
perkara 24/phpu.bup-xxiii/2025 – bupati empat lawang
perkara 171/phpu.bup-xxiii/2025 – bupati banggai
perkara 173/phpu.bup-xxiii/2025 – bupati bungo
perkara 70/phpu.bup-xxiii/2025 – bupati serang
perkara 75/phpu.bup-xxiii/2025 – bupati parigi moutong
dengan dilanjutkannya 20 perkara ini, mahkamah konstitusi akan melaksanakan sidang pembuktian pada pertengahan bulan februari mendatang, untuk memastikan bahwa seluruh proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sengketa hasil pilkada 2024.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Rabu, 7 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan