Agus Hartono: Mafia Tanah dan Koruptor yang Kabur dari Lapas Kedungpane

Radarlambar.bacakoran.co -Agus Hartono, mantan Direktur Utama PT Citra Guna Perkasa dan PT Seruni Prima Perkasa, telah lama dikenal sebagai pelaku mafia tanah dan koruptor di Indonesia. Pria yang terlibat dalam berbagai kasus tindak pidana korupsi ini tercatat telah merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Kisah kehidupannya, yang penuh dengan kontroversi dan tindak kriminal, semakin mencuat ketika ia ketahuan bebas keluyuran keluar dari Lapas Kedungpane, Semarang, meski statusnya adalah tahanan.

Kejahatan Korupsi yang Merugikan Negara

Agus Hartono pertama kali terjerat kasus kredit macet di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) cabang Semarang pada tahun 2017. Ia diduga mencairkan kredit dengan menggunakan order pembelian palsu dan menggunakannya tidak sesuai dengan tujuan pengajuan. Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian sebesar Rp25 miliar. Pada 18 Juli 2023, Agus dijatuhi vonis 10,5 tahun penjara serta denda Rp400 juta dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp14,7 miliar.

Tidak hanya di Bank BJB, Agus juga terlibat dalam kasus kredit macet di Bank Mandiri yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp93 miliar. Sebagai akibatnya, ia dijatuhi vonis dua tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider dua bulan penjara. Namun, jaksa yang tidak puas dengan keputusan hakim kemudian mengajukan banding. Pada 4 Februari 2025, keputusan banding diterima oleh hakim tinggi dan hukuman Agus diperberat menjadi delapan tahun penjara.

Mafia Tanah di Salatiga

Selain terlibat dalam tindak pidana korupsi, Agus Hartono juga dikenal sebagai salah satu mafia tanah terbesar di Salatiga, Jawa Tengah. Ia diduga terlibat dalam penipuan yang melibatkan dua rekannya, Donni Iskandar Sugiyo Utomo (Edward Setiadi) dan Nur Ruwaidah (Ida). Kasus ini bermula pada tahun 2016, ketika Edward Setiadi dan Ida mengaku sebagai notaris dan menawarkan pembelian tanah kepada masyarakat.

Dalam aksinya, mereka berhasil mendapatkan 11 bidang tanah seluas 3 hektar dengan memberikan uang muka Rp10 juta kepada masing-masing pemilik tanah. Namun, tanpa sepengetahuan pemilik tanah, sertifikat tanah tersebut dipinjam dengan alasan akan dicek keasliannya di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sertifikat yang dipinjam tersebut kemudian dialihkan atas nama Agus Hartono dan dijadikan jaminan di bank. Ini adalah salah satu dari banyak tindakan penipuan yang dilakukan oleh Agus dalam dunia properti.

Kabur dari Lapas Kedungpane

Pada Januari 2025, Agus Hartono sempat menggemparkan publik ketika ia terlihat bebas keluar dari Lapas Kedungpane di Semarang, meskipun statusnya adalah narapidana. Berdasarkan video yang beredar, Agus tampak sedang berada di jalanan bersama keluarganya dan mengunjungi sebuah restoran. Kejadian ini diketahui pihak kejaksaan, yang langsung menangkapnya dan memindahkannya ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan.

Kepala Lapas Kedungpane, Mardi Santoso, menegaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi sebelum ia menjabat di sana. Mardi menjelaskan bahwa Agus Hartono dipindahkan ke Lapas Nusakambangan dengan pengawasan yang lebih ketat setelah kejadian tersebut. Petugas yang terlibat dalam kelalaian ini juga diberi sanksi disiplin.

Tuduhan Penyiksaan dan Pemerasan

Selain kasus-kasus kriminal yang ia lakukan, Agus juga pernah mengklaim bahwa ia diperas oleh jaksa dari Kejati Jawa Tengah, yakni Koordinator Pidana Khusus (Pidsus) Putri Ayu Wulandari dan Kasi Pidsus Leo Jimmi Agustinus. Agus bahkan mengaku pernah mengalami penyiksaan fisik yang membuatnya luka-luka. Kuasa hukum Agus, Kamaruddin Simanjuntak, menyatakan bahwa ia menemukan kliennya dalam kondisi terluka dengan kepala bengkak, tangan berdarah, dan kaki robek. Dugaan penyiksaan ini sempat membuat heboh publik dan menambah panjang daftar kontroversi yang melibatkan Agus Hartono.

Agus Hartono adalah salah satu contoh nyata bagaimana kekuasaan dan uang bisa digunakan untuk melakukan tindak pidana yang merugikan negara dan masyarakat. Dari kasus korupsi hingga mafia tanah, ia telah menciptakan kerugian besar yang mempengaruhi banyak pihak.

Meski telah ditangkap dan dipindahkan ke penjara dengan pengamanan tinggi, cerita Agus Hartono menunjukkan betapa sulitnya memberantas tindak pidana yang melibatkan kekuasaan dan jaringan kriminal. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus terus berkomitmen untuk memperbaiki sistem pemasyarakatan dan memastikan bahwa para pelaku kejahatan ini mendapatkan hukuman yang setimpal. (*)