Pemerintah Tegaskan Efisiensi Anggaran Tak Berarti PHK Massal

Radarlambar.bacakoran.co - Pemerintah menepis kekhawatiran mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada tahun 2025. Kepala Kantor Komu-nikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa penghematan anggaran tidak akan berdampak pada PHK, melainkan hanya berkaitan dengan kontrak kerja yang memang sudah berakhir.

Hasan menjelaskan bahwa kontrak yang tidak diperpanjang karena te-lah selesai tidak bisa disebut sebagai PHK akibat efisiensi. Ia juga menekankan bahwa kebijakan efisiensi ini dilakukan secara detail oleh Presiden Prabowo Subianto, yang bahkan memeriksa pengeluaran hingga ke satuan terkecil dalam APBN.

Penyisiran anggaran yang dilakukan pemerintah menemukan banyak pos belanja yang dianggap kurang berdampak langsung bagi masyara-kat, seperti pengadaan alat tulis kantor, kegiatan seremonial, dan per-jalanan dinas. Anggaran yang diefisienkan diarahkan agar lebih efektif dan tidak mengganggu kesejahteraan masyarakat.

Isu PHK massal sempat mencuat setelah adanya pemotongan anggaran di beberapa kementerian, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum yang dikabarkan tidak memperpanjang kontrak ribuan pekerja. Na-mun, pemerintah menegaskan bahwa keputusan tersebut bukanlah PHK melainkan bagian dari mekanisme kontrak kerja yang sudah ha-bis masa berlakunya.

Selain itu, isu serupa juga sempat beredar di dua perusahaan media pelat merah, TVRI dan RRI, yang dikabarkan akan merumahkan sejumlah pegawainya. Namun, setelah melalui pembahasan dengan DPR, kedua perusahaan memastikan bahwa PHK tersebut batal dil-akukan.

Pemerintah mengibaratkan kebijakan efisiensi ini seperti menyisihkan segenggam beras setiap hari—tidak terasa berat, namun dalam jangka panjang akan memberikan manfaat bagi yang membutuhkan. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap anggaran dapat digunakan lebih optimal tanpa mengorbankan tenaga kerja. (*/rinto)