Sri Mulyani Luncurkan Aturan Baru Terkait Pemeriksaan Pajak

Reporter: Lusiana Purba |

Editor: Budi Setiawan |

Senin , 24 Feb 2025 - 14:56

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani.//Foto : dok/net.--

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, baru saja mengeluarkan peraturan terbaru yang mengatur tentang pemeriksaan pajak.

Aturan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2025, yang bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terkait prosedur pemeriksaan pajak.

Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan pemeriksaan pajak.

Melalui peraturan ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan guna memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jenis Pemeriksaan Pajak

Dalam peraturan ini, terdapat tiga jenis pemeriksaan pajak yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Lengkap

Jenis pemeriksaan ini mencakup seluruh pos dalam Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang akan diperiksa secara mendalam, untuk memastikan kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh.

2. Pemeriksaan Terfokus

Pemeriksaan ini dilakukan dengan memfokuskan pada satu atau beberapa pos tertentu dalam SPT dan/atau SPOP yang relevan.

3. Pemeriksaan Spesifik

sri mulyani luncurkan aturan baru terkait pemeriksaan pajak                            radarlambar.bacakoran.co - menteri keuangan, sri mulyani indrawati, baru saja mengeluarkan peraturan terbaru yang mengatur tentang pemeriksaan pajak. 
aturan ini tercantum dalam peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 15 tahun 2025, yang bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terkait prosedur pemeriksaan pajak.
seiring dengan diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan pemeriksaan pajak.
melalui peraturan ini, direktorat jenderal pajak (djp) diberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan guna memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 
jenis pemeriksaan pajak
dalam peraturan ini, terdapat tiga jenis pemeriksaan pajak yang dijelaskan sebagai berikut:
1. pemeriksaan lengkap
jenis pemeriksaan ini mencakup seluruh pos dalam surat pemberitahuan (spt) dan/atau surat pemberitahuan objek pajak (spop) yang akan diperiksa secara mendalam, untuk memastikan kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh.
 
2. pemeriksaan terfokus
pemeriksaan ini dilakukan dengan memfokuskan pada satu atau beberapa pos tertentu dalam spt dan/atau spop yang relevan.
 
3. pemeriksaan spesifik
pemeriksaan jenis ini lebih sederhana dan berfokus pada satu atau beberapa pos tertentu, data, atau kewajiban perpajakan yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku.
 
diperaturan tersebut menyebutkan pemeriksaan pajak merupakan serangkaian langkah untuk mengumpulkan, mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional. 
hal ini bertujuan untuk menguji sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
pemeriksaan pajak ini berlaku untuk berbagai jenis pajak, termasuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea meterai, pajak bumi dan bangunan, pajak penjualan, pajak karbon, serta pajak lainnya yang dikelola oleh direktorat jenderal pajak sesuai peraturan yang berlaku. 
pemeriksaan juga dapat dilakukan untuk tujuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
 
tahapan pemeriksaan pajak berdasarkan pmk 15 tahun 2025
berikut adalah tahapan pemeriksaan pajak yang diatur dalam pmk 15 tahun 2025:
1. penerbitan surat perintah pemeriksaan (sp2)
djp akan mengeluarkan surat resmi yang memberitahukan wajib pajak mengenai pemeriksaan yang akan dilakukan. selain itu, pemeriksa pajak akan menunjukkan tanda pengenal dan surat perintah pemeriksaan.
 
2. pemberitahuan pemeriksaan
wajib pajak akan menerima pemberitahuan tertulis terkait pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap kewajiban perpajakannya.
 
3. pengumpulan dan analisis data
pemeriksa pajak akan mengumpulkan dan menganalisis dokumen, data keuangan, serta transaksi yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan wajib pajak.
 
4. pembahasan temuan sementara
wajib pajak diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi terhadap temuan awal yang ditemukan selama pemeriksaan.
 
5. penyusunan laporan hasil pemeriksaan (lhp)
setelah pemeriksaan selesai, hasilnya akan dicatat dalam laporan resmi yang berfungsi untuk proses pengambilan keputusan lebih lanjut.
 
6. pembahasan akhir hasil pemeriksaan
sebelum ketetapan pajak diterbitkan, wajib pajak dapat berdiskusi dengan pemeriksa pajak mengenai hasil akhir pemeriksaan.
 
dengan diterapkannya aturan baru ini, diharapkan proses pemeriksaan pajak akan semakin transparan dan sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga memberikan kepastian dan kejelasan bagi wajib pajak serta instansi perpajakan. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Minggu, 4 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan