Bupati Lampung Barat Fokus pada Pembangunan Prioritas, Rehabilitasi Rumah Dinas Ditunda

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO - Dalam upaya mengoptimalkan penggunaan anggaran sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, menekankan perlunya realokasi dana untuk pembangunan yang lebih mendesak.

Salah satu langkah yang diambil adalah menunda rehabilitasi rumah dinas bupati dan mengalihkan anggarannya untuk perbaikan infrastruktur yang lebih dibutuhkan masyarakat.

"Sebagian besar anggaran yang diefisienkan terkait infrastruktur, sementara masyarakat terus mengeluhkan jalan dan jembatan yang rusak. Karena itu, saya telah meminta pihak terkait untuk menunda rehabilitasi rumah dinas dan mengarahkan anggaran tersebut ke sektor yang lebih prioritas," ujar Parosil dalam pidato perdananya di Sidang Paripurna DPRD Lampung Barat, Senin (3/3/2025).

Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Lampung Barat, Edi Novial, dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, anggota DPRD, Ketua TP PKK Lampung Barat Partinia Parosil Mabsus, serta berbagai pejabat daerah.

Parosil menyampaikan bahwa pada 20 Februari 2025 lalu, dirinya bersama Wakil Bupati Mad Hasnurin telah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta. 

Menurutnya, pelantikan tersebut bukan hanya seremonial, tetapi juga mengandung tanggung jawab besar dalam menjalankan program pembangunan daerah sejalan dengan kebijakan nasional.

"Presiden menginstruksikan agar kepala daerah bisa menyesuaikan kebijakan pusat dengan daerah, terutama dalam kondisi efisiensi anggaran seperti saat ini," tambahnya.

Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, Parosil menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap harus menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Efisiensi anggaran ini adalah strategi agar penggunaan dana lebih tepat sasaran. Jangan sampai ini justru melemahkan semangat kita dalam melayani masyarakat," ujarnya.

Ia juga mengajak anggota DPRD untuk bersinergi dalam mencari solusi, termasuk menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat agar Lampung Barat tetap mendapatkan alokasi anggaran yang memadai.

"Kita harus bekerja sama. Jika ada anggota DPRD yang memiliki jaringan di tingkat pusat, mari kita manfaatkan untuk memperjuangkan anggaran demi kemajuan daerah kita," tutupnya. (*)