Bikin Geleng-geleng! Ini 10 Kode Rahasia Yang Sering Digunakan dalam Kasus Korupsi di Indonesia

Radarlambar.Bacakoran.co - Korupsi di Indonesia semakin kompleks dengan berbagai modus operandi yang canggih, termasuk penggunaan kode rahasia untuk menyamarkan praktik suap dan gratifikasi. Kode-kode unik ini tidak hanya digunakan dalam percakapan langsung, tetapi juga dalam komunikasi digital dan transaksi keuangan. Berikut adalah sepuluh kode rahasia yang terungkap dalam kasus korupsi di Indonesia:

1. "Uang Zakat" dalam Skandal LPEI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan suap dalam pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Dalam penyelidikan ternyata ditemukan istilah uang zakat yang digunakan sebagai kode pembayaran dari debitur kepada direksi LPEI. Besaran suap yang di berikan berkisar antara 2,5% hingga 5% dari total pinjaman yang disetujui, kasus ini menyeret lima tersangka, termasuk dua Direktur Pelaksana LPEI dan pejabat PT Petro Energy.

2. Apel Washington dan Apel Malang kode yag terdapat dalam Kasus Wisma Atlet

Dalam skandal suap proyek Wisma Atlet Jakabaring, istilah "Apel Washington" digunakan untuk menyebut uang suap dalam dolar AS, sementara "Apel Malang" merujuk pada uang suap dalam rupiah. Kode ini terungkap dalam percakapan antara Angelina Sondakh dan Mindo Rosalina Manulang. Angelina divonis bersalah karena menerima suap senilai Rp 2,5 miliar dan USD 1,2 juta.

3. "Nomor Sepatu" dalam Kasus Suap Mahkamah Agung

Dalam kasus suap di Mahkamah Agung (MA) yang melibatkan Andri Tristianto Sutrisna dan rekannya, digunakan istilah "nomor sepatu" untuk menyebut nominal uang suap. Contohnya, angka 25 merujuk pada Rp 25 juta.

4. "Kacang Pukul" dalam Kasus Suap Gubernur Riau

Kode kacang pukul ini ditemukan dalam kasus suap Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun. Istilah ini digunakan untuk menginformasikan bahwa uang suap telah dikumpulkan, sebagaimana disampaikan oleh ajudan Annas dalam komunikasi internal.

5. Ekor dan Ton Emas adalaj kode yang dipakai dalam Kasus Suap Akil Mochtar

Dalam kasus sengketa Pilkada Lebak, pengacara Chaeri Wardana menggunakan istilah "ekor" untuk merujuk pada uang suap. Akil Mochtar sendiri menggunakan kode "tiga ton emas" untuk menyebut Rp 3 miliar dalam komunikasinya dengan Chairun Nisa, seorang politikus Golkar.

6. "Resep Dokter" dalam Suap di Mahkamah Agung

Dalam kasus suap yang melibatkan staf Mahkamah Agung Djodi Supratman dan pengacara Mario Bernando, istilah "resep dokter" digunakan untuk menyamarkan transaksi. "Resep 100 butir" merujuk pada uang Rp 100 juta, sementara "pasien" mengacu pada pemberi suap.

7. "Ustad, Pesantren, dan Kiai" dalam Kasus Pengadaan Al-Qur'an

Kasus korupsi pengadaan Al-Qur'an melibatkan istilah "ustad" untuk pejabat Kementerian Agama, "pesantren" untuk partai politik, dan "kiai" untuk politikus di Senayan. Istilah ini digunakan untuk menyamarkan komunikasi terkait aliran dana haram.

8. "Bina Lingkungan" dalam Skandal Bansos Covid-19

Dalam kasus korupsi bansos Covid-19 di Kementerian Sosial, istilah "Bina Lingkungan" digunakan untuk menyebut perusahaan yang mendapat jatah pengadaan secara tidak transparan. Kode ini diungkap oleh Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman.

9. "Bibit" dalam Kasus Suap Tukar Menukar Lahan

Kode bibit ini terungkap dalam kasus suap tukar menukar lahan hutan yang melibatkan Bupati Bogor nonaktif, Rachmat Yasin. Istilah ini digunakan sebagai sandi untuk menyebut uang suap, sebagaimana diungkap dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung.

10. "Dana Operasional, Paketan, Dua Meter, dan Cetakan Undangan" dalam Kasus Suap Pajak

Dalam kasus suap pajak yang melibatkan mantan penyidik Direktorat Jenderal Pajak, Handang Soekarno, ditemukan beberapa kode unik:

Dana operasional: Uang suap yang diberikan.

Paketan: Pengambilan uang suap di Surabaya.

Dua meter: Kode untuk uang tunai Rp 2 miliar.

Cetakan undangan: Kode saat mengambil uang di kediaman pemberi suap di Kemayoran.


Kode-kode rahasia ini menunjukkan bagaimana praktik korupsi di Indonesia dilakukan secara sistematis dan tersembunyi. Pengungkapan sandi-sandi ini menggarisbawahi pentingnya investigasi mendalam dan peran teknologi dalam melacak aliran dana korupsi, agar para pelaku dapat diadili dan praktik korupsi diberantas hingga ke akarnya.(*)