Pakar Hukum Dorong Pengesahan RUU Perampasan Aset untuk Berantas Korupsi

Reporter: Mujitahidin |

Editor: Mujitahidin |

Kamis , 06 Mar 2025 - 08:07

Ilustrasi korupsi.//Foto:dok/net.--

pakar hukum dorong pengesahan ruu perampasan aset untuk berantas korupsi                            radarlambar.bacakoran.co - sejumlah kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai triliunan rupiah terus diungkap oleh penegak hukum. salah satu kasus besar yang saat ini tengah diusut oleh kejaksaan agung adalah dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang merugikan negara sebesar rp 193,7 triliun.
 
menanggapi hal ini, pakar hukum hardjuno wiwoho menilai bahwa rancangan undang-undang (ruu) perampasan aset adalah instrumen hukum yang sangat dibutuhkan untuk memberantas korupsi. ia menegaskan bahwa pengesahan ruu tersebut tidak boleh lagi ditunda.
 
hardjuno dalam keterangannya, rabu 5 maret 2025 kemarin mengaku pengesahan ruu perampasan aset menjadi kebutuhan mendesak dan tidak boleh ada penundaan lagi.
 
pentingnya perampasan aset untuk efek jera
 
hardjuno menjelaskan bahwa hukuman penjara saja tidak cukup untuk memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi. menurutnya, banyak koruptor yang tetap hidup nyaman setelah menjalani masa hukuman karena aset hasil kejahatannya tidak disita.
 
"hukuman penjara saja tidak efektif. banyak kasus membuktikan bahwa koruptor yang sudah bebas tetap bisa menikmati kekayaannya. karena itu, perampasan aset harus menjadi senjata utama dalam pemberantasan korupsi," jelasnya.
 
ia menambahkan bahwa strategi pemberantasan korupsi harus mencakup tiga aspek utama: pencegahan, penindakan, dan pemulihan aset. namun, selama ini, aspek pemulihan aset sering terabaikan karena prosedur hukum yang panjang dan berbelit.
 
ditambahkannya, saat ini, penyitaan aset para terpidana koruptsi masih bergantung pada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). proses ini bisa memakan waktu bertahun-tahun, memberi peluang bagi koruptor untuk menyembunyikan atau memindahkan aset.
 
terobosan ruu perampasan aset
 
ruu perampasan aset memperkenalkan mekanisme non-conviction based asset forfeiture, yang memungkinkan negara menyita aset tanpa harus menunggu putusan pidana. mekanisme ini telah diterapkan di berbagai negara seperti amerika serikat melalui civil asset forfeiture dan inggris melalui proceeds of crime act.
 
dijelasannya, didalam ruu itu memungkinkan penyitaan aset sejak tahap penyidikan, asalkan dilengkai dengan bukti yang cukup bahwa kekayaan itu berasal dari tindak pidana. selain itu, konsep illicit enrichment dalam ruu ini memungkinkan pemeriksaan terhadap pejabat yang memiliki kekayaan tidak wajar.
 
kendala dalam pengesahan ruu
 
meskipun telah diusulkan sejak 2003 oleh pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (ppatk), ruu perampasan aset belum mendapat pembahasan serius di dpr. hardjuno menduga ada kepentingan politik yang menghambat pengesahan aturan ini.
 
ditegaskannya, mandeknya pembahasan ruu itu diduga karena adanya kepentingan elite politik. aturan yang bisa memiskinkan koruptor tentu menghadapi resistensi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
 
ia juga menyoroti kasus korupsi di sektor sumber daya alam, seperti skandal tata kelola pertambangan, yang menyebabkan kekayaan negara dikuasai oleh segelintir orang. menurutnya, pengesahan ruu perampasan aset dapat menjadi langkah strategis untuk memulihkan aset negara yang telah diselewengkan.
 
seruan untuk mengawal ruu perampasan aset
 
hardjuno mengajak masyarakat untuk mengawal isu ini agar tidak tenggelam di tengah dinamika politik. "korupsi sudah begitu mengakar. jika tidak ada tekanan publik, pengesahan ruu perampasan aset bisa terus diulur-ulur," pungkasnya.
 
kasus dugaan korupsi di pt pertamina
 
sementara itu, kejaksaan agung terus mengusut kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah di pt pertamina dan sub-holding serta kontraktor terkait periode 2018-2023. hingga kini, sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka, di antaranya:
 
direktur utama pt pertamina patra niaga  yaitu rs
 
direktur feedstock and product optimization pt kilang pertamina internasional yaitu sds 
 
direktur utama pt pertamina internasional shipping yaitu yf.
 
vp feedstock management pt kilang pertamina internasional yakni ap.
 
beneficial owner pt navigator khatulistiwa yakni mkar.
 
komisaris pt navigator khatulistiwa dan komisaris pt jenggala maritim yakni dw.
 
komisaris pt jenggala maritim dan direktur pt orbit terminal merak yakni grj.
 
direktur pemasaran pusat dan niaga pt pertamina patra niaga yaitu mk.
 
vp trading operation pt pertamina patra niaga yakni ec.
 
kasus ini menjadi sorotan karena besarnya kerugian negara yang ditimbulkan, serta menambah urgensi pengesahan ruu perampasan aset sebagai instrumen penting dalam memerangi korupsi di indonesia.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Jumat, 7 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan