PDIP Masih Ragu Tentukan Sikap: Oposisi atau Bergabung dengan Koalisi Prabowo?

Radarlambar.bacakoran.co Sudah lebih dari empat bulan sejak Presiden Prabowo Subianto memulai kepemimpinannya, namun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum mengambil sikap tegas mengenai posisi mereka dalam pemerintahan. Hingga saat ini, PDIP masih menunggu keputusan kongres yang rencananya akan digelar pada April 2025 untuk menentukan apakah mereka akan menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo atau tetap menjadi oposisi.

PDIP Dulu Konsisten Menjadi Oposisi

Kondisi ini berbeda dengan sikap PDIP pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selama sepuluh tahun masa kepemimpinan SBY, PDIP konsisten berada di luar pemerintahan. Mulai dari tahun 2004 hingga 2009, partai berlogo banteng tersebut berdiri sendiri sebagai oposisi, dan baru pada periode berikutnya mereka mendapat dukungan dari Partai Gerindra dan Hanura.

Pada masa ini, PDIP sering kali menggalang dukungan untuk penggunaan hak angket di DPR, seperti pada tahun 2006 untuk menyelidiki persoalan impor beras yang berujung gagal, dan pada 2009 untuk menyelidiki daftar pemilih tetap dalam pemilu, yang akhirnya berhasil. PDIP juga terkenal lantang menentang kebijakan-kebijakan pemerintah, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan keputusan ExxonMobil sebagai operator Blok Cepu.

Sikap Setengah Hati PDIP Saat Ini

Dalam rapat kerja nasional PDIP Mei 2024, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri memutuskan agar partainya menjadi penyeimbang pemerintah. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menjelaskan bahwa PDIP akan mengkritik secara proporsional jika berada di luar pemerintahan, sementara jika berada dalam pemerintahan, mereka akan memberikan dukungan secara proporsional. Sikap ini menunjukkan ketidakpastian PDIP dalam mengambil posisi tegas, antara menjadi oposisi atau berkoalisi dengan Prabowo.

Hubungan Baik Megawati dan Prabowo Menjadi Pertimbangan

Sikap setengah hati PDIP dalam menentukan posisi politiknya bukan tanpa alasan. Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri, Ahmad Basarah, mengungkapkan bahwa ada hubungan baik yang panjang antara Megawati dan Prabowo, termasuk pengalaman keduanya berduet dalam pemilihan presiden 2009. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa PDIP merasa sulit untuk mengategorikan diri mereka sebagai oposisi terhadap Prabowo.

Instruksi Pimpinan Partai untuk Tidak Terlalu Keras Mengkritik

Beberapa politikus PDIP yang kini duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga menyebutkan adanya instruksi dari pimpinan partai agar mereka tidak terlalu keras mengkritik pemerintahan Prabowo. Jika mereka tetap ingin menyampaikan kritik, mereka diminta untuk mengawali dengan memberikan apresiasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah terlebih dahulu.

Tantangan Menuju Kongres PDIP

Sikap PDIP yang masih ragu untuk memilih menjadi oposisi atau bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo akan dipertaruhkan dalam kongres partai pada April 2025. Kongres ini akan menjadi momen penting bagi PDIP untuk menentukan arah politiknya ke depan, apakah akan kembali menjadi oposisi seperti pada masa SBY atau justru bergabung dengan koalisi yang dipimpin oleh Prabowo. (*)