Tenaga Honor Terancam Dirumahkan, Pemkab Pesbar Jalin Koordinasi Perusahaan

PESISIR TENGAH - Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar), melalui Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Perindustrian (DT2KP), terus berupaya mencari solusi bagi tenaga honorer yang terancam kehilangan pekerjaan akibat kebijakan rasionalisasi di lingkungan pemerintahan daerah.

Salah satu upaya yang sedang dilakukan yakni berkoordinasi dengan berbagai perusahaan yang beroperasi diwilayah Pesbar guna membuka peluang kerja bagi tenaga honorer yang terdampak. Upaya itu diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran serta memberikan kepastian kerja terhadap mereka yang terdampak kebijakan tersebut.

Kabid Ketenagakerjaan, Joni Afrizal, S.E., mendampingi Kepala DT2KP Pesbar, Amrulhaq, S.E., mengatakan, wacana pemberhentian tenaga honorer di lingkungan Pemkab Pesbar dapat berdampak signifikan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu, pihaknya berupaya untuk mencari solusi agar tenaga honorer yang terdampak tetap memiliki kesempatan bekerja dan tidak mengalami kesulitan ekonomi yang berkepanjangan.

“Saat ini, kita masih mengumpulkan data terkait jumlah tenaga honorer yang berpotensi dirumahkan serta mekanisme yang akan diterapkan dalam kebijakan ini,” katanya, Rabu 12 Maret 2025.

Dijelaskannya, pihaknya juga sedang melakukan berbagai kajian agar langkah-langkah yang diambil bisa memberikan solusi terbaik bagi semua pihak. Namun demikian, sebagai langkah awal, DT2KP setempat sudah mulai berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di berbagai sektor usaha di Kabupaten Pesbar. Karena itu, pihaknya juga akan terus menjalin komunikasi intensif dengan pemilik perusahaan guna membahas kemungkinan penyerapan tenaga kerja honorer yang terdampak.

“Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan perusahaan-perusahaan dapat memberikan kesempatan kerja bagi tenaga honorer yang sesuai dengan keahlian dan latar belakang pendidikan mereka,” jelasnya.

Masih kata dia, hal ini juga tentunya menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Pesbar. Tidak hanya berkoordinasi dengan perusahaan besar, pihaknya juga berupaya untuk menjalin kemitraan dengan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) agar mereka turut serta dalam membantu penyerapan tenaga kerja honorer yang terdampak. Dengan begitu, peluang kerja bisa lebih luas dan tidak hanya terfokus pada sektor-sektor tertentu.

“DT2KP juga akan berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait guna mencari alternatif lain dalam menanggulangi potensi peningkatan angka pengangguran akibat rasionalisasi tenaga honorer,” pungkasnya. *