Ormas Tuntut THR, Pabrik Disegel: Pengusaha Keluhkan Pemaksaan yang Meresahkan

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO – Menjelang hari raya, dunia usaha kembali menghadapi fenomena berulang terkait permintaan tunjangan hari raya (THR) dari organisasi masyarakat (ormas).

Tahun ini, situasi semakin memanas karena adanya ancaman penyegelan pabrik bagi pengusaha yang menolak memberikan THR. Kondisi ini menambah kekhawatiran bagi para pelaku bisnis.  

Fenomena pemaksaan THR ini sebenarnya bukan hal baru, tetapi belakangan semakin marak dengan praktik intimidasi yang kian berkembang. 

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta, Nurjaman, menjelaskan bahwa permintaan THR oleh ormas telah berlangsung sejak era Orde Baru. 

Pada masa lalu, pemberian THR bersifat sukarela tanpa ada unsur pemaksaan. Jika diberikan, hal itu dianggap sebagai bentuk dukungan, tetapi jika tidak, tidak menjadi masalah bagi para pengusaha.  

Namun, menurut Nurjaman, kondisi tersebut telah berubah seiring dengan berkembangnya pola pemaksaan yang merugikan pengusaha. 

Situasi ini tidak hanya menambah beban finansial, tetapi juga mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. 

Ia menilai bahwa pemaksaan semacam ini dapat membuat wilayah tertentu dianggap tidak ramah bagi investor.  

 

Pengusaha Prihatin dengan Tuntutan THR dari Ormas  

Para pengusaha menyatakan ketidaknyamanan mereka terhadap permintaan THR dari ormas. 

Mereka berpendapat bahwa organisasi tersebut tidak memberikan kontribusi nyata terhadap operasional perusahaan.

Oleh karena itu, pengusaha lebih memprioritaskan pemberian THR kepada karyawan yang telah berkontribusi langsung terhadap kelangsungan bisnis.  

Sementara itu, meskipun permintaan THR yang bersifat sukarela masih dapat diterima, Nurjaman menegaskan bahwa tindakan pemaksaan jelas melanggar hukum.