Dampak Pemotongan Anggaran Perjalanan Dinas Pemerintah Terhadap Industri Perhotelan

Radarlambar.bacakoran.co -  Kebijakan pengurangan anggaran perjalanan dinas pemerintah sebesar 50 persen yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto telah menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi industri perhotelan di Indonesia. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengungkapkan, sejak diberlakukannya kebijakan tersebut, industri perhotelan mulai mengalami penurunan kinerja yang cukup tajam, khususnya di awal tahun 2025.

Pada 7 November 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan surat edaran yang mewajibkan kementerian dan lembaga untuk memangkas anggaran perjalanan dinas (Perdin) sebesar 50 persen. PHRI mencatat bahwa pengurangan ini menyebabkan sebagian besar pelaku industri perhotelan melaporkan penurunan performa bisnis mereka. Dalam survei yang melibatkan 726 pelaku industri perhotelan di 30 provinsi, sekitar 83 persen responden mengungkapkan bahwa kondisi mereka tidak membaik hingga Januari 2025.

"Pengurangan anggaran Perdin serta penurunan kegiatan sektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) telah mengganggu kondisi pasar secara keseluruhan," kata Christy Megawati, Ketua Bidang Litbang dan IT PHRI.

 

Sektor MICE yang Terpukul

Sektor MICE, yang mencakup berbagai kegiatan seperti rapat, insentif, konvensi, dan pameran, telah mengalami penurunan yang tajam, yang berpengaruh langsung pada kinerja perhotelan. Dalam survei yang melibatkan 717 hotel dengan kapasitas 127.684 kamar, sekitar 85 persen pelaku industri melaporkan bahwa kinerja hotel mereka pada Januari 2025 jauh lebih buruk dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

"Industri perhotelan awalnya berharap kondisi akan membaik pada tahun 2025 namun mulai Februari hingga Maret tren pasar justru menunjukkan kelesuan. Dengan 30 persen responden mengalami penurunan pendapatan lebih dari 40 persen dibandingkan tahun lalu," ungkap Christy.

 

Dampak Terburuk di Hotel Kelas Menengah dan Daerah Tertentu

Menurut Christy, hotel kelas menengah ke atas dan daerah yang bergantung pada sektor pemerintah menjadi yang paling terdampak. Permintaan untuk acara MICE yang menurun secara signifikan menyebabkan tarif kamar hotel turun dan persaingan harga semakin ketat. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakstabilan pasar dalam jangka panjang.

 

GIPI Desak Pemerintah Realisasikan Anggaran Perjalanan Dinas

Melihat dampak yang ditimbulkan, Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Hariyadi Sukamdani, mengimbau pemerintah untuk segera merealisasikan pengalokasian anggaran perjalanan dinas yang sudah dipangkas, khususnya untuk sektor perhotelan.

"Kami mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan pengalokasian anggaran yang sudah dipangkas tersebut, karena jika semakin lama dibiarkan, dampaknya akan semakin meluas ke sektor lain seperti penerbangan dan angkutan daerah," ujar Hariyadi. Ia menambahkan bahwa penghematan anggaran ini tidak hanya mempengaruhi sektor perhotelan, tetapi juga sektor-sektor terkait lainnya.