Infrastruktur Bernilai Tambah, Kunci Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Radarlambar.bacakoran.co- Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dalam beberapa tahun mendatang. Untuk mencapai hal tersebut, pengembangan infrastruktur dengan nilai tambah menjadi salah satu strategi utama. Pendekatan ini dianggap lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan konsep pembangunan yang bersifat konvensional.

Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI) Mohammed Ali Berawi,menjelaskan bahwa Infrastruktur bernilai tambah bukan sekadar proyek pembangunan yang hanya memiliki satu fungsi utama. Sebaliknya, konsep ini menekankan bagaimana setiap proyek infrastruktur dapat terintegrasi dengan sektor lain, sehingga manfaat yang dihasilkan lebih luas dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.

Sebagai contoh, pembangunan waduk tidak hanya berfungsi sebagai penyedia air bagi pertanian, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air, pariwisata, dan bahkan pengelolaan ekosistem lingkungan. Dengan perencanaan yang matang, manfaat infrastruktur tersebut dapat dirasakan oleh berbagai sektor ekonomi dan masyarakat luas.

Begitu pula dengan pembangunan jaringan jalan. Jika hanya difokuskan sebagai jalur transportasi tanpa mengaitkannya dengan sektor industri, perdagangan, dan pengembangan wilayah, maka manfaatnya menjadi kurang optimal. Sebaliknya, jika pembangunan jalan dikombinasikan dengan konsep ekonomi kawasan, maka dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah dan membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat.

Untuk memastikan bahwa proyek infrastruktur memiliki nilai tambah, diperlukan pendekatan yang lebih inovatif dan terencana. Salah satu langkah utama adalah penerapan perencanaan berbasis manfaat jangka panjang. Setiap proyek harus dirancang dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara menyeluruh.

Selain itu, alih teknologi dan transfer pengetahuan menjadi elemen kunci dalam pengembangan infrastruktur modern. Penggunaan teknologi yang lebih canggih tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam pembangunan, tetapi juga mempercepat proses adopsi inovasi yang dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan daya saing.

Kerja sama antar sektor juga sangat diperlukan. Koordinasi antara kementerian, lembaga, dan perusahaan milik negara harus diperkuat agar setiap proyek dapat berjalan dengan baik. Misalnya, proyek infrastruktur yang melibatkan pengembangan energi harus melibatkan sektor keuangan, konstruksi, serta perencanaan tata ruang agar manfaatnya bisa dioptimalkan.

Dalam banyak kasus, keterlibatan sektor swasta menjadi faktor penting dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Skema kerja sama antara pemerintah dan swasta, seperti dalam bentuk Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dapat membuka peluang investasi dan memastikan pendanaan yang lebih berkelanjutan.

Dengan adanya kolaborasi strategis antara pemerintah dan dunia usaha, proyek infrastruktur dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran. Hal ini juga mendorong inovasi dalam berbagai aspek, mulai dari teknologi pembangunan, manajemen proyek, hingga pemanfaatan sumber daya secara lebih optimal.(*)