KPK Periksa Pimpinan DPRD dan Pejabat OKU dalam Dugaan Korupsi Proyek PUPR

Reporter: Mujitahidin |

Editor: Mujitahidin |

Selasa , 15 Apr 2025 - 21:41

Polda Sumatera Selatan lokasi pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus korupsi proyek Dinas PUPR OKU oleh KPK, Selasa 15 April 2025.//Foto:dok/net.--

kpk periksa pimpinan dprd dan pejabat oku dalam dugaan korupsi proyek pupr                            radarlambar.bacakoran.co  — komisi pemberantasan korupsi (kpk) kini tengah menggali keterangan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek yang ada di lingkungan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) kabupaten ogan komering ulu (oku), sumatera selatan. hari ini, dua orang pimpinan dprd oku yakni wakil ketua rudi hartono dan parwanto yang diperiksa sebagai saksi.
 
juru bicara kpk, tessa mahardhika sugiarto, membenarkan jika proses pemeriksaan terhadap para saksi difasilitasi oleh polda sumsel, dimana proses pemeriksaan dilakukan di gedung direktorat reserse kriminal khusus (ditreskrimsus) polda sumsel.
 
"pemeriksaan berlangsung di mapolda sumatera selatan sebagai bagian dari koordinasi teknis kami di daerah," kata tessa kepada wartawan.
 
selain kedua pimpinan dewan, t kpk juga turut memeriksa sejumlah pejabat dan pihak terkait lainnya, yaitu bendahara dinas pupr oku firusmanto, seorang anggota dprd oku berinisial rv, sekretaris pribadi bupati oku periode 2022–2024 yang berinisial aa, staf dinas pupr berinisial nh serta tiga pihak swasta dengan inisial au, rf dan hi.
 
ketiganya diperiksa terkait dugaan korupsi proyek yang ada di dinas pupr yang dibiayai melalui anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) dprd oku. proyek-proyek ini disinyalir menjadi ladang praktik suap dan pembagian fee tidak sah kepada sejumlah pejabat.
 
kabid humas polda sumsel, kombes pol nandang mukmin wijaya, mengaku jika pihaknya hanya menyediakan fasilitas untuk memperlancar dan mempermudah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik kpk terhadap ketiganya.
 
"polda sumsel tidak terlibat dalam penyidikan. kami hanya menyediakan lokasi dan sarana pemeriksaan untuk tim kpk," ujarnya.
 
enam tersangka sudah ditetapkan
bahkan, kpk juga sebelumnya telah menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus itu yang terdiri dari unsur legislatif, eksekutif dan swasta, yaitu:
1.ferlan juliansyah – anggota komisi iii dprd oku
2.m. fahrudin – ketua komisi iii dprd oku
3.umi hartati – ketua komisi ii dprd oku
4.nopriansyah – kepala dinas pupr oku
5.m. fauzi alias pablo – kontraktor
6.ahmad sugeng santoso – rekanan proyek
 
kpk mengungkap, menjelang hari raya idulfitri 2025, tiga anggota dprd mendesak kepala dinas pupr oku untuk segera membayar fee atas proyek-proyek yang bersumber dari dana pokir dprd.
 
ketua kpk setyo budiyanto dalam konferensi pers, minggu 16 maret 2025 lalu membenarkan tiga anggota dprd oku yaitu fj, mfr dan uh mendatangi kepala dinas nop untuk menagih komitmen pembayaran fee proyek menjelang lebaran idul fitri 1446 h yang lalu.
 
diduga, pada 13 maret 2025, nopriansyah menerima dana sebesar rp2,2 miliar dari fauzi dan sebelumnya rp1,5 miliar dari ahmad. dana itu disinyalir akan didistribusikan kepada beberapa legislator sebagai bagian dari pembagian jatah proyek.
 
kpk melakukan operasi tangkap tangan (ott) pada 15 maret 2025 lalu terhadap anggota dprd oku dan sejumlah pihak lainnya. bahkan dari hasil  ott itu, kpk menyita uang tunai sebesar rp2,6 miliar serta satu unit mobil toyota fortuner sebagai barang bukti.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Minggu, 4 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan