Persoalan Pidana Mati di Indonesia: Pernyataan Prabowo dan Sinyal Perubahan

Reporter: Nopriadi |

Editor: Nopriadi |

Jumat , 18 Apr 2025 - 16:31

Presiden Prabowo Subianto.//Foto:Dok/Net.--

Narkotika dan Hukuman Mati: Interpretasi Berbeda antar Negara

Data menunjukkan bahwa sebagian besar vonis mati di Indonesia dijatuhkan atas kasus narkotika, yang menurut standar internasional tidak dianggap sebagai kejahatan paling serius yang dapat dihukum mati. Hal ini menjadi celah bagi negara-negara untuk menginterpretasikan hukumannya sesuai dengan budaya dan norma lokal. Dalam hal ini, Indonesia menganggap narkotika sebagai "most serious crime" yang layak dihukum mati, meskipun banyak negara lain yang tidak menganggap demikian.

Langkah Awal: Moratorium Eksekusi Mati dan Vonis Mati Baru

Namun, meski penghapusan hukuman mati akan memakan waktu, langkah-langkah awal yang bisa dilakukan adalah dengan memberlakukan moratorium terhadap eksekusi mati dan vonis mati baru. Sebagai contoh, Malaysia beberapa tahun lalu menghapuskan hukuman mati untuk tindak pidana wajib, sementara Mongolia berhasil menghapus hukuman mati setelah proses yang berlangsung lebih dari enam tahun.

Penghapusan Hukuman Mati: Manfaat Diplomatik dan Keadilan Global

Penghapusan hukuman mati di Indonesia akan mengurangi beban diplomatik negara ini terkait warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di negara lain. Dengan menghapuskan hukuman mati, Indonesia bisa lebih konsisten dalam upayanya membebaskan warganya yang terjerat hukuman mati di luar negeri.

Hukuman Mati Melanggar Hak Asasi Manusia: Penghormatan terhadap Hak Hidup dan Bebas dari Penyiksaan

Menurut Amnesty International, hukuman mati melanggar dua hak dasar: hak untuk hidup dan hak untuk bebas dari penyiksaan. Dalam hal ini, tidak hanya eksekusi mati yang melanggar hak hidup, tetapi juga proses menunggu hukuman mati dapat menyebabkan penyiksaan mental bagi para terpidana dan keluarga mereka.

Langkah Awal yang Disarankan: Komutasi untuk Terpidana Mati yang Sudah Lama Menunggu

Sebagai langkah awal, Haeril mengusulkan agar pemerintah Indonesia mulai melakukan komutasi terhadap mereka yang sudah menunggu lebih dari 10 tahun di "death row", memberikan mereka kepastian hukum dan mengurangi penderitaan psikologis yang mereka alami.

persoalan pidana mati di indonesia: pernyataan prabowo dan sinyal perubahan                            radarlambar.bacakoran.co -persoalan pidana mati di indonesia kembali menjadi perbincangan hangat setelah presiden prabowo subianto mengisyaratkan ketidaksetujuannya terhadap hukuman mati. meskipun tidak secara eksplisit menentang hukuman mati, pernyataan prabowo memberikan angin segar bagi amnesty international indonesia yang sudah lama mengkampanyekan penghapusan hukuman mati di negara ini.
 
amnesty international indonesia: hukuman mati bertentangan dengan hak hidup
juru bicara amnesty international indonesia, haeril halim, menyatakan bahwa negara-negara yang masih mempertahankan hukuman mati adalah negara-negara yang terisolasi secara internasional. menurutnya, hukuman mati sudah tidak relevan lagi dan bertentangan dengan hak hidup sebagai prinsip dasar manusia. data per 2024 menunjukkan bahwa sekitar 113 negara telah menghapus hukuman mati, dan amnesty menganggap negara-negara yang masih mempertahankannya sebagai bagian dari minoritas yang terisolasi.
 
indonesia hadapi dua pilihan: pertahankan atau ikuti tren global
haeril menilai bahwa indonesia dihadapkan pada dua pilihan: mempertahankan status quo atau mengikuti tren global dengan mengadopsi hukuman yang lebih humanis. hal ini bisa dilihat dalam kebijakan pemerintah indonesia yang sebelumnya memulangkan narapidana mati, seperti mary jane dan serge atlaoui, ke negara asal mereka. meski mereka seharusnya dieksekusi mati di indonesia, kebijakan pemulangan tersebut dapat diartikan sebagai langkah awal yang mencerminkan penolakan terhadap eksekusi mati.
 
cemas dengan eksekusi mati, pemerintah diharapkan menunjukkan sikap tegas
pernyataan presiden prabowo, meski tidak tegas, memberi sinyal adanya kecemasan pemerintah mengenai eksekusi mati di indonesia. haeril menganggap bahwa klarifikasi yang diberikan oleh menteri koordinator bidang hukum dan ham, yusril ihza mahendra, terlalu tergesa-gesa. idealnya, klarifikasi tersebut harus datang setelah adanya diskusi internal yang mendalam antara presiden dan para pembantunya. menurut haeril, sikap politik dari pemimpin tertinggi sangat penting dalam upaya penghapusan hukuman mati, seperti yang terlihat di negara-negara lain, seperti meksiko dan mongolia, yang memulai perubahan ini dengan sikap presidennya.
 
dukungan publik terhadap hukuman mati dan faktor ketidaktahuan
meskipun masih ada dukungan publik yang kuat terhadap hukuman mati di indonesia, haeril menilai bahwa hal tersebut sebagian besar disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat mengenai efek jera yang diklaim oleh pemerintah. dalam beberapa kasus, pengakuan yang didapatkan dengan cara penyiksaan bisa menyebabkan vonis mati yang tidak adil. oleh karena itu, penghapusan hukuman mati tidak hanya akan menyelamatkan nyawa, tetapi juga mengurangi potensi pelanggaran hak asasi manusia.
 
narkotika dan hukuman mati: interpretasi berbeda antar negara
data menunjukkan bahwa sebagian besar vonis mati di indonesia dijatuhkan atas kasus narkotika, yang menurut standar internasional tidak dianggap sebagai kejahatan paling serius yang dapat dihukum mati. hal ini menjadi celah bagi negara-negara untuk menginterpretasikan hukumannya sesuai dengan budaya dan norma lokal. dalam hal ini, indonesia menganggap narkotika sebagai "most serious crime" yang layak dihukum mati, meskipun banyak negara lain yang tidak menganggap demikian.
 
langkah awal: moratorium eksekusi mati dan vonis mati baru
namun, meski penghapusan hukuman mati akan memakan waktu, langkah-langkah awal yang bisa dilakukan adalah dengan memberlakukan moratorium terhadap eksekusi mati dan vonis mati baru. sebagai contoh, malaysia beberapa tahun lalu menghapuskan hukuman mati untuk tindak pidana wajib, sementara mongolia berhasil menghapus hukuman mati setelah proses yang berlangsung lebih dari enam tahun.
 
penghapusan hukuman mati: manfaat diplomatik dan keadilan global
penghapusan hukuman mati di indonesia akan mengurangi beban diplomatik negara ini terkait warga negara indonesia yang terancam hukuman mati di negara lain. dengan menghapuskan hukuman mati, indonesia bisa lebih konsisten dalam upayanya membebaskan warganya yang terjerat hukuman mati di luar negeri.
 
hukuman mati melanggar hak asasi manusia: penghormatan terhadap hak hidup dan bebas dari penyiksaan
menurut amnesty international, hukuman mati melanggar dua hak dasar: hak untuk hidup dan hak untuk bebas dari penyiksaan. dalam hal ini, tidak hanya eksekusi mati yang melanggar hak hidup, tetapi juga proses menunggu hukuman mati dapat menyebabkan penyiksaan mental bagi para terpidana dan keluarga mereka.
 
langkah awal yang disarankan: komutasi untuk terpidana mati yang sudah lama menunggu
sebagai langkah awal, haeril mengusulkan agar pemerintah indonesia mulai melakukan komutasi terhadap mereka yang sudah menunggu lebih dari 10 tahun di "death row", memberikan mereka kepastian hukum dan mengurangi penderitaan psikologis yang mereka alami.
 
komitmen terhadap hak asasi manusia dan dampak positif di kancah internasional
pada akhirnya, penghapusan hukuman mati di indonesia tidak hanya akan sejalan dengan tren global, tetapi juga akan memperlihatkan komitmen indonesia terhadap hak asasi manusia dan memberikan dampak positif terhadap hubungan diplomatik negara ini di kancah internasional. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Sabtu, 3 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan