Kebijakan Gubernur Jawa Barat Kirim Pelajar ke Barak Militer Dipersoalkan ke Komnas HAM

Radarlambar.bacakoran.co - Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menuai kritik dan dilaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) oleh seorang wali murid asal Bekasi. Laporan tersebut berkaitan dengan keputusan pemerintah provinsi yang mengirim siswa dengan masalah perilaku ke barak militer untuk dibina.

 

Pelaporan dilakukan oleh Adhel Setiawan, yang merasa kebijakan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pendidikan dan hak asasi manusia. Ia menyampaikan bahwa pendekatan semacam itu tidak sejalan dengan tujuan pendidikan yang seharusnya membantu anak-anak mengembangkan potensi diri, bukan membentuk mereka melalui cara-cara yang bersifat koersif atau represif.

 

Adhel menyatakan bahwa sebagai orang tua, dirinya keberatan dengan cara penanganan kenakalan remaja yang dinilai kurang memperhatikan aspek psikologis dan kebutuhan tumbuh kembang anak. Menurutnya, remaja sering kali hanya membutuhkan ruang untuk didengarkan dan difasilitasi dalam proses pembelajaran yang manusiawi. Oleh karena itu, ia berharap kebijakan tersebut segera dievaluasi dan dihentikan.

 

Langkah hukum ini juga didukung oleh Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan Indonesia, yang menilai bahwa pendekatan militeristik dalam dunia pendidikan dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak anak dan tidak menyentuh akar permasalahan perilaku siswa secara menyeluruh.

 

Kebijakan yang diambil oleh Dedi Mulyadi ini memunculkan perdebatan publik mengenai pendekatan terbaik dalam menangani siswa bermasalah, serta menyoroti pentingnya sinergi antara keluarga, sekolah, dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mendidik tanpa mengekang kebebasan anak sebagai individu. (*)