Bertandang ke Kementerian PKP, Parosil Usulkan Penanganan 3.000 RTLH

Radarlambar.bacakoran.co - Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerahnya, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus melakukan kunjungan strategis ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) Republik Indonesia, Kamis (15/5/2025). Kunjungan ini difokuskan pada pengajuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan Rumah Susun untuk ASN, serta penanganan kawasan kumuh di wilayah Lampung Barat.

Didampingi Plt Kepala BKPSDM Mazdan, Sekretaris Dinas PUPR Robert Putra, dan Pimpinan Baznas Lampung Barat Aef S Ferdinan, Parosil disambut langsung oleh Direktur Jenderal Perumahan Pedesaan, Imran.

Dalam pertemuan tersebut, Parosil Mabsus mengusulkan 3.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk mendapatkan bantuan BSPS dalam anggaran tahun 2025. Berdasarkan data terbaru, total terdapat 5.201 rumah yang masuk kategori tidak layak huni di wilayah Lampung Barat.

"BSPS adalah program penting yang dapat memberikan harapan baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kami ingin meningkatkan kualitas hidup mereka dengan rumah yang lebih layak, aman, dan sehat," ujar Parosil dalam pertemuan tersebut.

Dijelaskannya, program BSPS sendiri merupakan upaya pemerintah pusat untuk mendukung masyarakat dalam merenovasi atau membangun rumah secara swadaya melalui bantuan dana dan pendampingan teknis.

Tidak hanya fokus pada perumahan masyarakat, Parosil juga mengusulkan pembangunan Rumah Susun untuk Aparatur Sipil Negara (Rusun ASN). Tujuannya, untuk menyediakan hunian yang layak bagi ASN, terutama mereka yang bertugas di wilayah terpencil atau sulit dijangkau.

"Dengan rusun ini, ASN bisa tinggal lebih dekat dengan tempat kerja, sehingga efisiensi dan produktivitas bisa meningkat. Ini juga bagian dari pemenuhan hak mereka sebagai pelayan masyarakat," jelasnya.

Mengusung pendekatan “sekali mendayung, tiga tujuan tercapai”, Parosil turut membawa usulan penanganan kawasan kumuh di beberapa titik di Lampung Barat. Menurutnya, kawasan kumuh tidak hanya mencerminkan persoalan tata ruang, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat dan risiko sosial lainnya.

"Penanganan kawasan kumuh sangat penting untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap penyakit, meningkatkan akses ke layanan dasar, dan memberikan lingkungan yang lebih layak," imbuh Parosil.

Menanggapi usulan tersebut, Dirjen Perumahan Pedesaan Imran menyatakan dukungan terbuka. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk menyiapkan data lengkap dan melakukan koordinasi berkala, sebagai langkah awal percepatan proses pengajuan.

"Kami membuka ruang bagi daerah yang serius dalam memperjuangkan perumahan warganya. Yang penting datanya akurat, dan komunikasinya lancar," tutur Imran.

Langkah Parosil Mabsus ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan sebagai bentuk konkret dari komitmennya dalam memperjuangkan kesejahteraan warga Lampung Barat. Kini, harapan tertuju pada tindak lanjut pemerintah pusat untuk mewujudkan ribuan rumah layak huni yang dapat mengubah wajah pekon-pekon di wilayah tersebut. (lusiana)