RI Menuju OECD, Iuran Triliunan Rupiah Menanti

Radarlambar.bacakoran.co – Upaya Indonesia untuk bergabung dalam kelompok negara-negara maju yang tergabung dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) terus berlanjut. Proses aksesi atau tahapan masuk sebagai anggota penuh sedang dijalani. Namun di balik proses tersebut, ada kewajiban finansial yang harus dipenuhi: iuran keanggotaan yang nilainya mencapai triliunan rupiah per tahun.

Kontribusi keuangan ini dikenal sebagai budget contributions. Besarannya tidak sembarangan, melainkan dihitung berdasarkan kapasitas ekonomi masing-masing negara, yang diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB), serta jumlah populasi penduduk. Artinya, semakin besar perekonomian dan populasi, semakin besar pula kewajiban yang harus disetor ke kas organisasi tersebut.

Indonesia sendiri belum menjadi anggota tetap, tetapi langkah-langkah penting telah dilakukan. Salah satunya adalah penyerahan Initial Memorandum atau dokumen awal yang menjadi dasar penilaian kelayakan aksesi. Dokumen ini telah diserahkan langsung oleh pihak pemerintah Indonesia kepada Sekjen OECD dalam pertemuan tingkat menteri yang berlangsung di Paris awal Juni ini.

Meski optimisme tinggi, perjalanan Indonesia untuk resmi bergabung masih akan memakan waktu. Rata-rata, proses aksesi membutuhkan waktu lebih dari lima tahun, bahkan bisa mencapai satu dekade, tergantung kesiapan regulasi, struktur ekonomi, hingga harmonisasi kebijakan nasional dengan standar OECD.

Namun, jika seluruh proses rampung dan keanggotaan sudah diperoleh, Indonesia harus siap menunaikan kewajiban keuangan yang nilainya tidak sedikit. Merujuk data anggaran tahun 2025, total biaya operasional OECD mencapai EUR 361,1 juta atau sekitar Rp 6,7 triliun. Angka ini terbagi dalam dua bagian, yakni Part I Budget dan Part II Budget, yang masing-masing didukung oleh kontribusi anggota berdasarkan persentase tertentu.

Sebagai gambaran, negara-negara dengan perekonomian besar seperti Amerika Serikat menyumbang hingga 18,3% dari anggaran bagian pertama. Jepang menyetor 7,9%, Jerman 7,6%, sementara negara-negara seperti Korea Selatan, Meksiko, dan Spanyol berada di kisaran 2–4 persen. Negara dengan kontribusi paling kecil ada di angka 0,6% seperti Islandia.

Belum diketahui pasti berapa persentase kontribusi Indonesia nantinya. Namun dengan PDB yang besar dan populasi di atas 270 juta jiwa, Indonesia diperkirakan akan menempati posisi kontribusi menengah ke atas, mengikuti pola perhitungan negara-negara dengan profil ekonomi serupa.

Keanggotaan OECD bukan hanya soal status prestisius di kancah internasional. Lebih dari itu, menjadi anggota penuh membuka akses terhadap kerangka kebijakan global, dukungan teknis, serta peluang harmonisasi standar regulasi nasional dengan praktik terbaik internasional. Namun, semua itu datang dengan komitmen tinggi — baik secara administratif, kebijakan, maupun finansial.

Pemerintah kini terus mematangkan proses aksesi ini secara bertahap. Sambil berjalan, Indonesia juga mulai menyiapkan fondasi untuk memenuhi semua kewajiban keanggotaan, termasuk dalam hal kontribusi dana yang cukup besar setiap tahunnya. (*/rinto)