Komisi II Sepakat Bongkar Akar Masalah Elpiji 3 Kg

Reporter: Edi Prasetya |

Editor: Lusiana Purba |

Rabu , 18 Jun 2025 - 18:30

Gas Elpiji (LPG) 3 Kilogram. Foto Ilustrasi--

komisi ii sepakat bongkar akar masalah elpiji 3 kg                             balikbukit - kelangkaan gas elpiji bersubsidi 3 kilogram yang kembali terjadi di wilayah kecamatan balikbukit mendapat respons serius dari dprd dan pemerintah kabupaten (pemkab) lampung barat. 
komisi ii dprd bersama dinas koperasi, ukm dan perdagangan (diskopdag) sepakat mengambil langkah untuk mengurai akar persoalan, yang selama ini nyaris berulang setiap tahun tanpa penyelesaian yang tuntas.
ketua komisi ii dprd lampung barat bambang duwi saputra., s.h., menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah diskopdag untuk memanggil empat agen resmi elpiji yang beroperasi di wilayah setempat. tak hanya itu, pihak pertamina juga akan diundang agar seluruh data distribusi gas bersubsidi bisa diurai secara terbuka dan transparan.
“selama ini kita tidak pernah tahu berapa jumlah pasti pangkalan di bawah tiap agen, dan berapa jatah kuota yang mereka terima. kita bicara soal subsidi negara, ini uang rakyat, jadi harus ada kejelasan dan keterbukaan,” ujar bambang, rabu (18/6/2025).
menurutnya, persoalan kelangkaan tidak bisa diselesaikan hanya dengan inspeksi ke pangkalan saat stok kosong. “itu hanya sifatnya hanya reaktif. kalau kita punya data akurat, mulai dari jumlah pangkalan, kuota per agen, hingga profil penerima manfaat, baru bisa disusun solusi menyeluruh,” katanya.
lebih lanjut politisi pdip juga menyebut kelangkaan ini sebagai krisis sistemik yang harus diurai dari hulu ke hilir. setelah data lengkap dikantongi, langkah selanjutnya adalah sinkronisasi antara jumlah kuota elpiji dengan jumlah warga miskin, pelaku umkm kecil, dan kelompok sasaran lainnya.
“kalau datanya tidak sinkron, dan ternyata kuotanya justru lebih besar dari kebutuhan, maka harus ditelusuri ke mana perginya. di sinilah dugaan penyimpangan bisa ditelusuri secara objektif,” tegasnya.
langkah pemanggilan agen dan pertamina ini rencananya akan dilakukan bersama diskopdag. jika nantinya dilakukan dalam bentuk rapat dengar pendapat (rdp) di dprd, komisi ii menyatakan siap memfasilitasi. sebaliknya, jika digelar oleh diskopdag, legislatif juga siap menghadiri.
diketahui sebelumnya, diskopdag kabupaten lampung barat angkat bicara terkait kelangkaan gas elpiji 3 kilogram yang makin dirasakan masyarakat, terutama di wilayah kecamatan balikbukit. 
kepala diskopdag tri umaryani, s.p., m.si., menyebut pihaknya segera mengambil langkah koordinatif strategis dengan para pemangku kebijakan dan pelaku distribusi.
“sebagai langkah konkret, kami akan duduk bersama jajaran dprd, memanggil empat agen distributor resmi elpiji di lampung barat, dan mengundang pertamina. tujuannya untuk mencari solusi menyeluruh terhadap masalah ini,” ujar tri umaryani, selasa (17/6/2025).
tri memaparkan, salah satu penyebab terjadinya kelangkaan ialah pengurangan drastis alokasi gas elpiji di tingkat pangkalan. jika sebelumnya satu pangkalan bisa menerima 30 persen alokasi untuk jalur ritel seperti warung-warung, kini tinggal hanya sekitar 10 persen, atau setara 5 hingga 10 tabung per siklus pengiriman.
“akibatnya bisa ditebak, masyarakat yang biasa beli di warung sekarang kesulitan. bahkan ada warung yang distop total pasokannya,” jelas tri.
lebih lanjut, tri umaryani mengakui bahwa distribusi subsidi elpiji 3 kg belum tepat sasaran. masih banyak pengguna dari kalangan yang seharusnya tidak menggunakan gas subsidi, seperti rumah tangga mampu, asn, hingga pelaku umkm skala besar.
“bayangkan satu rumah tangga bisa stok 2-3 tabung karena takut kehabisan. umkm juga beli dalam jumlah banyak. ini tentu membuat tabung cepat habis saat sampai ke pangkalan,” imbuhnya.
pihaknya sebelumnya telah menyurati pertamina untuk meminta penambahan fakultatif penyaluran tambahan di luar kuota regular saat menjelang hari raya idul adha beberapa waktu lalu, di mana konsumsi gas biasanya melonjak signifikan.
“kami juga sedang berkoordinasi soal wacana penerbitan surat edaran agar asn tidak lagi menggunakan elpiji subsidi. ini bagian dari upaya distribusi yang adil,” tambahnya.
diskopdag juga mengimbau masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu untuk beralih ke gas elpiji 5 kg atau 12 kg non-subsidi. menurut tri, kepatuhan masyarakat akan sangat menentukan kelancaran distribusi dan ketersediaan gas untuk warga miskin dan rentan yang menjadi sasaran subsidi.
“gas 3 kg ini bukan untuk semua orang. kalau yang mampu masih ikut rebutan, maka subsidi gagal fungsi. kita tidak ingin masyarakat kecil jadi korban,” tegasnya. (edi/lusiana)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lambar - Kamis, 19 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan