Hashim Sebut Prabowo Dapat Laporan 27 Juta Rumah di RI Tak Layak Huni

Radarlambar.bacakoran.co- Presiden Prabowo Subianto telah menerima laporan mengenai kondisi perumahan di Indonesia. Berdasarkan data yang diterima, terdapat 15 juta keluarga yang masih menunggu hunian layak dan terjangkau.

Selain itu, sebanyak 27 juta rumah dinyatakan tidak memenuhi standar kelayakan karena tidak memiliki akses terhadap air bersih, sanitasi, listrik, dan internet. Masalah ini menjadi perhatian utama pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan ekstrem.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menyatakan bahwa pemerintah menjadikan kolaborasi dengan pihak luar negeri sebagai strategi utama untuk mengatasi backlog perumahan. Salah satu inisiatif yang sedang berjalan adalah kerja sama dengan perusahaan asal Qatar, PT Al Qilaa International, yang ditujukan untuk membangun sejuta unit hunian vertikal di wilayah perkotaan. Proyek ini merupakan bagian dari program nasional tiga juta rumah selama masa pemerintahan saat ini.

PT Al Qilaa International Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk membangun satu juta rumah susun dengan skema investasi tahap awal senilai US$2,5 miliar atau sekitar Rp40,59 triliun. Proyek ini diposisikan sebagai upaya sosial, bukan semata-mata bisnis, dan akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti sekolah, layanan kesehatan, area bermain anak, dan akses internet.

Selain bekerja sama dengan BTN dalam hal pembiayaan, Al Qilaa juga menjalin kemitraan dengan PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk (ISAT) guna memastikan ketersediaan layanan internet di kawasan perumahan tersebut. Desain bangunan dan persiapan lahan saat ini sedang berlangsung, dengan target penyelesaian pembangunan dalam waktu dua tahun.

Pemerintah memandang proyek ini sebagai solusi nyata untuk mengurangi defisit perumahan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dasar yang inklusif dan modern.(*)