Kementerian dan Lembaga Ramai Ajukan Tambahan Anggaran

kementerian dan lembaga ramai ajukan tambahan anggaran radarlambar.bacakoran.co – seiring bergulirnya pembahasan rencana kerja dan anggaran (rka) 2026 di kompleks parlemen senayan, berbagai kementerian dan lembaga (k/l) mulai menyampaikan permohonan tambahan alokasi dana. fenomena ini menjadi sorotan di tengah upaya pemerintah pusat yang sedang menempuh langkah efisiensi anggaran secara menyeluruh. meski efisiensi menjadi tema utama dalam pengelolaan fiskal ke depan, sejumlah k/l menilai bahwa pengurangan pagu anggaran yang dialami tahun ini dapat menghambat pelaksanaan program-program strategis. oleh karena itu, mereka mendorong adanya penambahan dana agar pelaksanaan kebijakan tetap optimal. namun demikian, tidak semua permohonan tersebut otomatis disetujui. persetujuan akhir tetap berada di tangan kementerian keuangan. proses pembahasan di dpr masih berjalan, sehingga jumlah usulan tambahan bisa bertambah seiring waktu. berikut adalah daftar kementerian dan lembaga yang telah mengajukan permintaan tambahan anggaran untuk tahun anggaran 2026, disertai rincian pagu awal, tambahan yang diminta, dan total usulan akhir: daftar pengajuan tambahan anggaran k/l untuk apbn 2026: 1. kementerian ppn/bappenas pagu: rp764,48 miliar → tambahan: rp2 triliun → total: rp2,77 triliun 2. kemenko bidang pangan pagu: rp137 miliar → tambahan: rp272,99 miliar → total: rp410 miliar 3. kementerian bumn pagu: rp150 miliar → tambahan: rp454 miliar → total: rp604 miliar 4. kemenko infrastruktur & pembangunan kewilayahan pagu: rp115,71 miliar → tambahan: rp200,21 miliar → total: rp315,93 miliar 5. kementerian pupr pagu: rp70,86 triliun → tambahan: rp68,88 triliun → total: rp139,74 triliun 6. kemenko pemberdayaan masyarakat pagu: rp223,93 miliar → tambahan: rp276,19 miliar → total: rp500,13 miliar 7. kemenko politik dan keamanan pagu: rp126,59 miliar → tambahan: rp602,24 miliar → total: rp728,83 miliar 8. kemenko pmk pagu: rp106,89 miliar → tambahan: rp207,21 miliar → total: rp314,11 miliar 9. kemenko hukum, ham, imigrasi, dan pemasyarakatan pagu: rp124,63 miliar → tambahan: rp100,60 miliar → total: rp225,24 miliar 10. kementerian pendidikan dasar & menengah pagu: rp33,65 triliun → tambahan: rp71,11 triliun → total: rp104,76 triliun 11. kementerian atr pagu: rp7,7 triliun → tambahan: rp3,63 triliun → total: rp11,33 triliun 12. kementerian perhubungan pagu: rp24,4 triliun → tambahan: rp13,25 triliun → total: rp37,66 triliun 13. kementerian pertanian pagu: rp13,75 triliun → tambahan: rp30,89 triliun → total: rp44,64 triliun 14. kemenparekraf/bekraf pagu: rp428,46 miliar → tambahan: hingga rp2,34 triliun 15. kementerian pertahanan pagu: rp167,4 triliun → tambahan: rp17 triliun → total: rp184,4 triliun 16. kementerian dalam negeri pagu: rp3,24 triliun → tambahan: rp3,14 triliun → total: rp6,39 triliun 17. kementerian komunikasi dan digital pagu: rp7,72 triliun → tambahan: rp12,61 triliun → total: rp20,33 triliun 18. kementerian perumahan & kawasan permukiman pagu: rp1,82 triliun → tambahan: rp48,03 triliun → total: rp49,85 triliun 19. kementerian pendidikan tinggi, sains & teknologi pagu: rp12,53 triliun → tambahan: rp14,99 miliar → total: rp12,55 triliun 20. kementerian koperasi pagu: rp311,73 miliar → tambahan: hingga rp7,85 triliun 21. kementerian pan-rb pagu: rp208,15 miliar → tambahan: rp314,74 miliar → total: rp522,90 miliar 22. kementerian kehutanan pagu: rp4,93 triliun → tambahan: rp2,29 triliun → total: rp7,22 triliun 23. kementerian kelautan dan perikanan pagu: rp3,61 triliun → tambahan: rp23,09 triliun → total: rp26,71 triliun 24. kementerian umkm pagu: rp196,6 miliar → tambahan: rp525,4 miliar → total: rp722 miliar 25. bapanas (badan pangan nasional) pagu: rp79,4 miliar → tambahan: rp16,02 triliun → total: rp16,10 triliun 26. otorita ibu kota nusantara (ikn) pagu: rp5,05 triliun → tambahan: rp16,13 triliun → total: rp21,18 triliun 27. ppatk pagu: rp199 miliar → tambahan: hingga rp1,19 triliun 28. kpk pagu: rp878,04 miliar → tambahan: rp1,34 triliun 29. polri pagu: rp109,6 triliun → tambahan: rp63,7 triliun → total: rp173,4 triliun 30. kejaksaan agung pagu: rp8,9 triliun → tambahan: rp18,5 triliun → total: rp27,4 triliun 31. mahkamah konstitusi tambahan yang diminta: rp130,9 miliar 32. mahkamah agung pagu: rp10,87 triliun → tambahan: rp7,6 triliun → total: rp18,47 triliun 33. komisi yudisial pagu: rp82,6 miliar → tambahan: rp277,3 miliar 34. badan pusat statistik (bps) pagu: rp3,69 triliun → tambahan: rp4,91 triliun → total: rp8,6 triliun jumlah permintaan tambahan yang fantastis mencerminkan besarnya kebutuhan belanja negara dalam berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pertahanan, pangan, hingga penguatan kelembagaan. meski begitu, efisiensi tetap akan menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan anggaran 2026. laporan ini disusun berdasarkan data dan dokumen pembahasan rka di dpr ri hingga pertengahan juli 2025. (*/rinto)

Tag

• # rka 2026
• # dpr
• # kementerian

Share

• 
• 
• 
• 
•